Kemenpan RB tentang Honorer – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 menjadi salah satu agenda penting bagi tenaga honorer yang ingin mendapatkan status kepegawaian yang lebih pasti.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan bahwa tenaga honorer yang mengikuti seleksi ini akan mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa para tenaga honorer memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dalam seleksi ini, pemerintah daerah (pemda) berperan sebagai panitia seleksi daerah (Panselda) yang bertanggung jawab atas proses seleksi administrasi.
Kemenpan rb tentang honorer meminta pemda agar berhati-hati dalam melakukan seleksi berkas honorer dan tidak mempersulit mereka.
Dengan kebijakan ini, diharapkan lebih banyak tenaga honorer yang dapat lolos seleksi administrasi dan melangkah ke tahap berikutnya dalam proses penerimaan PPPK.
KemenPAN RB Tentang Honorer
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan bahwa tenaga honorer yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi.
Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer agar tidak ada yang mengalami kesulitan dalam tahapan administrasi ini.
Deputi SDM Aparatur kemenpan rb tentang honorer, Aba Subagja, menyatakan bahwa Panselda harus membantu honorer dalam proses seleksi administrasi dan tidak mempersulit mereka.
Ia menekankan pentingnya mengakomodasi semua honorer yang sudah mendaftar, terutama mereka yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kemenpan rb tentang honorer mengimbau agar pemda tidak memberikan status TMS PPPK kepada honorer hanya karena alasan anggaran.
Aba Subagja menjelaskan bahwa seleksi tetap harus dilaksanakan, sementara pengangkatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemda.
Jika pemda hanya mampu mengangkat separuh dari jumlah honorer, sisanya dapat dialihkan ke skema PPPK paruh waktu.
PPPK paruh waktu tetap mendapatkan besaran gaji yang sama seperti saat masih berstatus honorer.
Namun, pengaturan jam kerja diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemda. kemenpan rb tentang honorer menegaskan bahwa pemda tidak diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap honorer yang belum terangkat menjadi PPPK penuh.
