Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena dampak sosialnya, tetapi juga terkait status kepegawaian para pengelolanya di lapangan.
Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan oleh diskusi mengenai peluang pegawai SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa terdapat kesalahpahaman dalam menafsirkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pasal tersebut mengatur bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bersifat otomatis sebagaimana dipahami sebagian pihak.
Menanggapi kabar yang beredar, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi tersebut.
Langkah ini diambil guna menghindari kesalahpahaman masif di masyarakat mengenai siapa saja yang sebenarnya berhak masuk dalam skema ASN melalui jalur program strategis nasional ini.
Penegasan BGN Terkait Pegawai SPPG MBG Diangkat PPPK
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi penafsiran yang keliru di masyarakat terhadap Pasal 17 Perpres Nomor 115.
Menurutnya, frasa pegawai SPPG dalam konteks pengangkatan sebagai PPPK tidak merujuk pada seluruh staf dan relawan yang terlibat, melainkan pada posisi-posisi inti yang memegang fungsi strategis dalam operasional program.
“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis,” ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ia menambahkan bahwa klarifikasi ini sangat penting agar tidak menimbulkan harapan palsu, khususnya bagi para relawan yang perannya sangat vital dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa desain kebijakan dari awal memang telah membedakan status antara pegawai inti dan para relawan.
Relawan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem program, namun status mereka adalah partisipatif dan non-ASN. Mereka diposisikan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.
“Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kriteria Pegawai SPPG Jadi PPPK
Dengan adanya klarifikasi tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja Pegawai SPPG MBG yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PPPK? BGN memberikan jawaban yang jelas dan terperinci mengenai posisi-posisi yang masuk dalam skema pengangkatan ini.
Fokus utama adalah pada jabatan yang memiliki tanggung jawab teknis dan administratif yang fundamental bagi keberhasilan dan akuntabilitas program.
Berdasarkan pemaparan Wakil Kepala BGN, berikut adalah tiga jabatan inti yang para pegawainya dapat diangkat menjadi PPPK:
- Kepala SPPG
- Ahli Gizi
- Akuntan
“Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” kata Nanik, menegaskan batasan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, jelas bahwa wacana pegawai SPPG jadi P3K hanya berlaku bagi segelintir posisi. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menempatkan tenaga profesional pada posisi strategis guna menjamin kualitas dan keberlanjutan program jangka panjang.
Bagi Anda yang saat ini berperan sebagai Kepala SPPG, Ahli Gizi, atau Akuntan dalam program tersebut, kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK terbuka lebar.
Meski demikian, peluang ini perlu diimbangi dengan kesiapan yang matang. Salah satu tahapan krusial dalam seleksi PPPK adalah tes seleksi CAT, sehingga persiapan sejak dini menjadi hal penting.
Mengikuti latihan soal PPPK online dapat menjadi strategi efektif untuk mengukur dan meningkatkan kesiapan. ASN Institute hadir sebagai sarana pendukung dengan menyediakan latihan soal sesuai kisi-kisi terbaru, simulasi berbasis sistem CAT, serta evaluasi hasil yang membantu peserta memahami kemampuan dan area yang perlu ditingkatkan.
Materi yang lengkap dan metode belajar yang fleksibel membuat persiapan dapat dilakukan secara optimal, meski di tengah aktivitas yang padat.
Penutup
Informasi mengenai pegawai SPPG BGN yang diangkat menjadi PPPK adalah benar, namun dengan catatan hanya berlaku untuk posisi tertentu yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.
Penegasan dari Badan Gizi Nasional ini sekaligus menjawab simpang siur kabar di media sosial mengenai status relawan.
Dengan pembagian peran yang jelas antara ASN dan relawan, diharapkan Program MBG dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi masa depan generasi bangsa yang lebih sehat.
Sumber refrensi:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260114094247-92-1316860/bgn-buka-suara-soal-pegawai-sppg-bakal-diangkat-jadi-pppk https://www.kompas.tv/nasional/643829/ini-kriteria-pegawai-sppg-mbg-yang-diangkat-jadi-pppk-bgn-2026
