Kabar penting bagi para guru non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menegaskan bahwa program inpassing guru atau penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan bagi guru non-PNS telah dihentikan oleh pemerintah.
Kebijakan penghentian ini berlaku sejak tahun 2019. Penegasan mengenai dihentikannya program inpassing guru non pns ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani.
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan dan keresahan sejumlah tenaga pendidik mengenai kelanjutan program tersebut.
Alasan Mengapa Program Inpassing Guru Dihentikan
Menurut Dirjen Nunuk Suryani, ada beberapa alasan mendasar mengapa program inpassing guru dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi:
- Biaya Besar, Penerima Sedikit: Pelaksanaan program inpassing guru membutuhkan anggaran yang sangat besar dari pemerintah. Namun, jumlah guru non-PNS yang berhasil memenuhi persyaratan dan menerima manfaat dari program ini dinilai relatif sedikit dibandingkan total guru non-PNS yang ada. Ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan jumlah penerima manfaat menjadi pertimbangan utama. “Karena biaya yang digunakan untuk program inpassing besar, tetapi (guru) yang menerima sedikit,” kata Nunuk Suryani saat dihubungi dari Semarang, Senin (28/4/2025).
- Persyaratan Kompleks dan Potensi Penyalahgunaan: Proses pengajuan inpassing memerlukan pemenuhan berkas administrasi yang tidak sedikit dan cukup kompleks. Kerumitan persyaratan ini, menurut Nunuk, justru membuka celah bagi oknum atau “broker” yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi dari para guru yang ingin mengikuti program penyetaraan ini. “Selain itu, lanjut dia, karena persyaratannya memerlukan berkas yang tidak sedikit, sehingga memunculkan broker-broker yang mengambil keuntungan dari program tersebut,” jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program inpassing guru secara definitif sejak tahun 2019. “Jadi, sejak tahun 2019 memang sudah dihentikan,” tegas Nunuk.
Apa Itu Program Inpassing Guru Sebenarnya?
Bagi yang mungkin belum familiar, program inpassing guru non pns adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menyetarakan status guru non-PNS (terutama yang mengajar di sekolah swasta atau honorer di sekolah negeri sebelum era PPPK) dengan guru PNS.
Penyetaraan ini mencakup aspek jabatan fungsional, pangkat, dan golongan. Tujuan utama dari program inpassing guru ini adalah untuk memberikan pengakuan formal atas kualifikasi dan masa kerja guru non-PNS.
Sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak tertentu yang setara dengan PNS, terutama dalam hal skema penggajian dan tunjangan (meskipun sumber gajinya tetap dari yayasan/sekolah tempatnya mengabdi atau honor daerah, bukan APBN/APBD secara langsung seperti PNS).
Sertifikasi Guru: Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Pengganti Inpassing
Dengan dihentikannya program inpassing guru, bukan berarti pemerintah tidak lagi memperhatikan kesejahteraan guru non-PNS.
Dirjen Nunuk Suryani menegaskan bahwa Kemendikdasmen kini fokus pada program sertifikasi guru sebagai jalur utama peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun non-ASN di sekolah swasta.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk yang non-PNS, Kemendikdasmen terus melakukan program sertifikasi bagi tenaga pendidik,” ujar Nunuk.
Beliau mengungkapkan bahwa pada tahun ini saja, masih ada sekitar 800.000 tenaga pendidik di seluruh Indonesia yang belum tersertifikasi, dan mayoritas berasal dari sekolah swasta.
Dengan mendorong para guru ini untuk mengikuti dan lulus program sertifikasi (Pendidikan Profesi Guru – PPG), diharapkan kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan.
“Tahun ini ada 800 ribu tenaga pendidik yang belum selesai sertifikasi, terbanyak dari swasta. Dengan mengikuti sertifikasi, tidak perlu lagi ada inpassing,” jelasnya.
Bagaimana Sertifikasi Meningkatkan Kesejahteraan?
Kelulusan dalam program sertifikasi guru akan memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada para pendidik, baik PNS maupun non-PNS (yang memenuhi syarat), yang besarannya setara dengan satu kali gaji pokok.
Tunjangan inilah yang secara langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan guru, menggantikan peran yang sebelumnya diharapkan dari program inpassing guru.
Selain sertifikasi, Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti juga terus membuka peluang bagi tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D-IV untuk mengikuti program pendidikan lanjutan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru secara menyeluruh.
Bagaimana Nasib Guru Non PNS di Tahun 2025?
Dengan penegasan ini, maka jelas bahwa program inpassing guru non pns 2025 tidak akan ada atau tidak akan dibuka kembali. Fokus utama bagi guru non-PNS yang ingin meningkatkan kesejahteraannya adalah melalui jalur sertifikasi (PPG).
Selain itu, pemerintah juga terus membuka jalur rekrutmen ASN melalui seleksi PPPK Guru, yang memberikan kesempatan bagi guru honorer dan swasta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status ASN dengan hak gaji dan tunjangan yang lebih baik dan setara dengan PNS.
Persiapan Karir Sebagai Pendidik Profesional
Dihentikannya program inpassing guru dihentikan bukan berarti akhir dari upaya peningkatan status dan kesejahteraan guru non-PNS.
Jalur sertifikasi dan seleksi PPPK menjadi fokus utama saat ini. Bagi para pendidik yang ingin terus mengembangkan karirnya, termasuk yang bercita-cita menjadi ASN (PNS atau PPPK), persiapan kompetensi menjadi sangat penting. Mengikuti seleksi CPNS atau PPPK membutuhkan penguasaan materi tes yang komprehensif.
Untuk membantu persiapan Anda menghadapi seleksi ASN, ASN Institute menyediakan platform Bimbel CPNS Online dan Try Out PPPK Online Cat yang lengkap dan terstruktur.
Pelajari materi SKD (TWK, TIU, TKP) dan SKB (sesuai bidang), latih kemampuan Anda dengan ribuan soal berbasis CAT, dan tingkatkan kepercayaan diri Anda untuk meraih karir impian sebagai abdi negara di bidang pendidikan bersama ASN Institute!
Penutup
Keputusan pemerintah untuk menghentikan program inpassing guru non pns sejak tahun 2019 didasari oleh pertimbangan efektivitas anggaran dan kompleksitas pelaksanaan.
Sebagai gantinya, program sertifikasi guru (PPG) menjadi jalur utama yang didorong Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh guru, baik PNS maupun non-PNS.
Dengan demikian, harapan akan adanya program inpassing guru non pns 2025 dapat dipastikan tidak akan terwujud. Guru non-PNS kini diarahkan untuk fokus pada peningkatan kualifikasi melalui pendidikan lanjutan dan meraih sertifikasi profesi, serta memanfaatkan peluang rekrutmen melalui jalur PPPK Guru.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui program-program yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Sumber Refrensi:
https://pendidikan.harianjogja.com/read/2025/04/28/642/1211749/program-inpassing-bagi-guru-non-pns-dihentikan
https://www.antaranews.com/berita/4798893/kemendikdasmen-hentikan-program-inpassing-guru
