Daftar Jabatan Fungsional PPPK. PPPK Bisa Jadi Pejabat!

Siapa bilang PPPK tidak menarik dalam hal pengembangan karir? Ternyata jabatan fungsional PPPK juga ada loh dan bisa diisi oleh ASN-PPPK.

Sejak tahun 2020 Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK

Berdasarkan Perpres Lama Nomor 38 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 26 Februari 2020, ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK.

Namun pada tahun 2021 terbit Kepmenpan RB Nomor 1197 Tahun 2021 yang menambah jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK menjadi 185

Bila sebelumnya menurut Kepmenpan RB Nomor 1197 Tahun 2021, jumlah jabatan fungsional PPPK yang dapat diisi PPPK hanya 185.

Namun pada tahun 2022 ini menurut aturan baru yaitu Kepmenpan RB Nomor 76 Tahun 2022 yang mengatur tentang Perubahan Atas Kepmenpan RB Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK jumlahnya bertambah menjadi 187.

Jabatan Fungsional yang bisa Diisi PPPK

Berikut 187 daftar jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 76 Tahun 2022

1. Administrator Kesehatan
2. Administrator Database Kependudukan
3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
4. Analis Akuakultur
5. Analis Investigasi dan Pengaman Perdagangan
6. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Analis Kebakaran
8. Analis Kebijakan
9. Analis Kebencanaan
10. Analis Ketahanan Pangan
11. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
12. Analis Perdagangan
13. Analis Pasar Hasil Perikanan
14. Analis Pasar Hasil Pertanian
15. Analis Perkaranlinaan Tumbuhan
16. Analis Perkebunrayaan
17. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian
18. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
19. Apoteker
20. Arsiparis
21. Asesor Manajemen Mutu Industri
22. Asesor Sumber Daya Manusia
23. Aparatur Asisten Apoteker
24. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
25. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
26. Asisten lnspektur Angkulan Udara
27. Asisten Inspektur Bandar Udara
28. Asisten Konselor Adiksi
29. Asisten Pelatih Olahraga
30. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
31. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
32. Asisten Penata Anestesi
33. Asisten Penata Kadastral
34. Asisten Penata Laboratorium Narkotika
35. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
36. Asisten Pranata Siaran
37. Asisten Teknisi Siaran
38. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
39. Asisten Perisalah Legislatif
40. Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
41. Bidan
42. Dokter
43. Dokter Gigi
44. Dokter Pendidik Klinis
45. Dokter Hewan Karantina
46. Dosen
47. Entomolog Kesehatan
48. Epidemiolog Kesehatan
49. Fisikawan Medis
50. Fisioterapis
51. Guru
52. Inspektur Angkutan Udara
53. lnspektur Bandar Udara
54. Inspektur Minyak dan Gas Bumi
55. Inspektur Mutu Hasil Perikanan
56. Inspektur Keamanan Penerbangan
57. Inspektur Ketenagalistrikan
58. Inspektur Tambang
59. Instruktur
60. Konselor Adiksi
61. Manggala Informatika
62. Medik Veteriner
63. Negosiator Perdagangan
64. Nutrisionis
65. Ortotis Prostetis
66. Okupasi Terapis
67. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
68. Pamong Belajar
69. Pamong Budaya
70. Paramedik Karantina Hewan
71. Paramedik Veteriner
72. Pekerja Sosial
73. Pelatih Olahraga
74. Pemadam Kebakaran
75. Pembimbing Kemasyarakatan
76. Pembimbing Kesehatan Kerja
77. Pembina lndustri
78. Pembina Jasa Konstruksi
79. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pemeriksa Merek

Pemeriksa Paten

Pemeriksa Desain Industri

Pemeriksa Karantina Tumbuhan

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi

Penata Anestesi

Penata Kadastral

Penata Kehakiman

Penata Kelola Pemilihan Umum

Penata Kelola Perusahaan Negara

Penata Laboratorium Narkotika

Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

Penata Penanggulangan Bencana

Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Penata Pertanahan

Penata Ruang

Peneliti

Penera

Penerjemah

Pengamat Gunung Api

Pengamat Meteorologi dan Geofisika

Pengamat Tera

Pengantar Kerja

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Pengawas Farmasi dan Makanan

Pengawas Kemetrologian

Pengawas Benih Tanaman

Pengawas Bibit Ternak

Pengawas Keselamatan Pelayaran

Pengawas Koperasi

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Pengawas Mutu Pakan

Pengawas Radiasi

Pengawas Sekolah

Pengawas Perdagangan

Pengawas Perikanan

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Pengelola Kesehatan Ikan

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pengendali Dampak Lingkungan

Pengembang Kurikulum

Pengembang Penilaian Pendidikan

Pengembang Teknologi Nuklir

Pengendali Ekosistem Hutan

Pengendali Frekuensi Radio

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Penggerak Swadaya Masyarakat

Penghulu

Penguji Kendaraan Bermotor

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penguji Mutu Barang

Penguji Perangkat Telekomunikasi

Pentashih Mushaf Al Qur’an

Penyelidik Bumi

Penyuluh Agama

Penyuluh Hukum

Penyuluh Kehutanan

Penyuluh Narkoba

Penyuluh Perikanan

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Penyuluh Keluarga Berencana

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Penyuluh Lingkungan Hidup

Penyuluh Pertanian

Penyuluh Sosial

Perawat

Perekarn Medis

Perekayasa

Perencana

Perisalah Legislatif

Polisi Kehutanan

Pranata Hubungan Masyarakat

Pranata Komputer

Pranata Laboratorium Kesehatan

Pranata Laboratorium Pendidikan

Pranata Laboratorium Kemetrologian

Pranata Nuklir

Pranata Pencarian dan Pertolongan

Pranata Siaran

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Psikolog Klinis

Pustakawan

Radiografer

Refraksionis Optisien

Surveyor Pemetaan

Sandiman

Sanitarian

Statistisi

Teknik Jalan dan Jembatan

Teknik Pengairan

Teknik Penyehatan Lingkungan

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Teknisi Akuakultur

Teknisi Penerbangan

Teknisi Perkebunrayaan

Teknisi Siaran

Teknisi Elektromedis

Teknisi Gigi

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

Teknisi Transfusi Darah

Terapis Wicara

Terapis Gigi dan Mulut

Widyaprada.

Widyaiswara

Jabatan Fungsional PPPK: PPPK Bisa Mengisi Jabatan Fungsional Pimpinan Tinggi

Setjen Kementerian PUPR melansir artikel yang menjelaskan tentang PPPK yang dapat mengisi jabatan fungsional hingga pimpinan tinggi. Berikut isi rilis tersebut:

Sebagai bentuk penyelenggaraan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 94 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Karyawan Negeri Sipil Pasal 106 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Bisa Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  atau (PPPK).

Dalam Peraturan Presiden ini diterangkan lebih spesifik mengenai jabatan-jabatan dan persyaratan pengisian jabatan oleh PPPK. Jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh PPPK cuma terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (Cuma untuk JPT Utama dan JPT Madya), Jabatan Fungsional dan Jabatan Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) dan (3).

Adapun kriteria-kriteria yang diatur, manakala ditelaah lebih jauh, pada Peraturan Presiden itu, kriteria-kriteria pengisian jabatan oleh PPPK bisa dibagi jadi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan terkhusus.

Persyaratan umum berlaku untuk ketiga jenis jabatan bisa diisi oleh PPPK, menyerupai:

1. Jabatan yang kompetensinya enggak tersedia atau terbatas di kalangan PNS,
2. Jabatan yang dibutuhkan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi,
3. Jabatan yang dibutuhkan untuk percepatan prestasi destinasi strategis nasional,
4. Bukan Jabatan dalam bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan korelasi luar negeri,
5. Bukan Jabatan yang menurut ketetapan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden mesti diisi oleh PNS.

Adapun persyaratan terkhusus cuma berlaku untuk salah satu jenis jabatan, seperti:

1. Persyaratan terkhusus untuk jabatan fungsional, yakni jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi pekerjaan,
2. Persyaratan terkhusus untuk JPT Utama, JPT Madya, yakni bukan Jabatan yang berkedudukan selaku PPK atau PyB,
3. serta persyaratan terkhusus untuk Jabatan lain, yakni:
   1.  Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrasi atau JPT Pratama;
   2. Bukan jabatan yang berkedudukan selaku PPK atau PyB;
   3. Jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
   4. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
   5. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang punya Negara
   6. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
   7. Jabatan pimpinan pada rumah sakit punya pemerintah daerah, atau
   8. Jabatan pada lembaga penyiaran publik.

Maka berdasar pada kriteria-kriteria itu, pengisian jabatan fungsional oleh PPPK cuma bisa dilakukan atas 147 (seratus empat puluh tujuh) jabatan yang tercantum pada lampiran Peraturan Presiden, dan pengisian bisa dilakukan dalam setiap jenjang sesuai jenjang jabatan yang ada pada setiap jabatan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Varian Jabatan Yang Bisa Diisi Oleh Karyawan Pemerintah Dengan Kesepakatan Kerja diharapkan bisa menambah/memberikan kepastian aturan bagi Pejabat/Pengurus yang menangani bidang sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan PPPK mulai dari pengadaan, evaluasi performa hingga pemberhentian.

Nah itulah tadi artikel tentang jabatan fungsional PPPK. Tidak usah ragu menjadi PPPK sekarang

Untuk memudahkan belajar persiapan ujian PPPK, gabung program bimbingan belajar PPPK online dari ASN Institute yuk!