Resmi! PPPK Guru Swasta Kemenag 2026 Ajukan 630 Ribu Formasi

Isu PPPK guru swasta Kemenag 2026 kembali menguat setelah pertemuan antara guru madrasah swasta, DPR RI, dan Kementerian Agama digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/2/2026).

Selama ini, guru madrasah swasta tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena regulasi yang berlaku mensyaratkan peserta berasal dari tenaga honorer di sekolah negeri. 

Padahal, banyak guru swasta telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar seleksi ASN.

Aspirasi itu akhirnya disampaikan langsung dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI dan Komisi VIII DPR RI dan respons mendapat langsung dari Kementerian Agama.

PPPK Guru Swasta Kemenag 2026 Diusulkan Sebanyak 630 Ribu Formasi 

Ketua Umum PP Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Yaya Ropandi, menyampaikan secara langsung kendala yang dihadapi guru madrasah swasta. Ia menegaskan bahwa guru swasta hanya meminta kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.

“Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja tidak bisa, Bapak, Ibu, karena aturannya tidak ada. Belum tentu juga kami diterima seleksi PPPK, tapi tolong dibuka regulasi ini bahwa guru swasta yang mengajar di swasta juga boleh ikut seleksi PPPK atau ASN,” ujar Yaya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menyatakan pihaknya langsung menindaklanjuti dengan pengusulan formasi dalam jumlah besar.

“Kami juga langsung action terkait dengan pengusulan PPPK, sekarang Pak Menteri sedang memproses dengan Kementerian terkait. Bahkan angkanya tidak tanggung-tanggung, sekitar 630 ribu guru yang kita usulkan,” ujar Amien.

Usulan tersebut mencakup 630 ribu guru madrasah swasta. Skema yang diajukan adalah jalur afirmasi sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian para guru.

Dukungan juga datang dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa rekomendasi komisinya telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama.

“Perlu rekomendasi keputusan Komisi VIII sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mereka telah mengusulkan 630.000 guru madrasah swasta untuk diterima sebagai PPPK. Semuanya afirmasi, tidak melalui persyaratan karena mereka sudah mengabdi. Itu sudah dilakukan,” ujar Marwan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa usulan ini telah masuk tahap formal pengajuan. Namun, prosesnya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Semua akan berproses sesuai dengan ketentuannya, regulasinya, dan sesuai dengan kewenangan kementerian terkait,” lanjut Amien.

Dengan demikian, alurnya menjadi jelas: ada aspirasi yang disampaikan guru, ada respons konkret dari Kementerian Agama, ada angka usulan yang diajukan, serta ada dukungan dari DPR. Kini prosesnya bergerak ke tahap koordinasi administratif lintas kementerian.

Kapan PPPK Guru Swasta Kemenag 2026 Dibuka?

Setelah usulan disampaikan, pertanyaan berikutnya adalah soal waktu. Banyak guru kini mencari informasi mengenai PPPK guru Kemenag 2026 kapan dibuka.

Namun, hingga saat ini, belum ada jadwal resmi pembukaan seleksi. Kementerian Agama menegaskan bahwa pengusulan masih berada dalam tahap koordinasi lintas kementerian. 

Artinya, usulan 630 ribu formasi tersebut belum otomatis berarti rekrutmen akan segera dibuka.

Amien kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan harus berjalan sesuai aturan. “Semua akan berproses sesuai dengan ketentuannya, regulasinya, dan sesuai dengan kewenangan kementerian terkait,” kata dia.

Koordinasi yang dimaksud melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara. Sinkronisasi diperlukan karena pengangkatan PPPK berkaitan langsung dengan formasi ASN nasional, regulasi kepegawaian, serta kesiapan anggaran.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi VIII DPR. \”Paling tidak nanti kita akan berkoordinasi dengan baik bersama Menteri Agama ke Kementerian Keuangan, ke Kemenpan RB, maupun BKN. Kami melihat ya tidak ada kendala sebetulnya, tinggal koordinasinya,” kata Marwan.

Sampai saat ini, status kebijakan masih berada pada tahap pengusulan dan koordinasi. Belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal seleksi maupun mekanisme teknis pendaftaran PPPK guru madrasah swasta.

Dengan kata lain, usulan sudah diajukan dan dukungan politik sudah disampaikan. Namun pembukaan seleksi masih menunggu penyelesaian sinkronisasi regulasi dan anggaran di tingkat kementerian terkait.

Oleh karena itu, bagi Anda guru madrasah swasta yang ingin mendaftar pada pengadaan PPPK oleh Kemenag, segera persiapkan diri Anda dari sekarang. 

ASN Institute hadir dengan bimbel PPPK yang dirancang mengikuti pola seleksi terbaru. Materi pembelajaran disusun terstruktur sesuai kisi-kisi, dilengkapi latihan soal berbasis CAT, tryout berkala, serta pembahasan strategi agar Anda lebih cepat dan tepat saat mengerjakan soal. 

Dengan persiapan yang matang sejak awal, Anda bisa memaksimalkan peluang dan bisa bersaing secara unggul dari ribuan pendaftar lainnya. 

Jadi, jangan tunggu sampai jadwal resmi dirilis. Persiapkan diri Anda mulai sekarang untuk menghadapi tes PPPK bersama ASN Institute!

Penutup

Demikian informasi mengenai usulan besar-besaran formasi PPPK guru madrasah swasta 2026.

Satu hal penting yang jangan sampai Anda lewatkan adalah pemutakhiran data mandiri. Rencana besar usulan 630 ribu formasi ini hanya akan menjadi angka jika data Anda di portal SIMPATIKA atau EMIS belum diperbarui. 

Mengingat seleksi PPPK sangat bergantung pada database pusat, pastikan masa kerja, NIK, dan kualifikasi ijazah Anda sudah tersinkronisasi dengan benar sejak sekarang. 

Kesalahan administrasi sekecil apa pun dapat menjadi penghambat utama bahkan sebelum Anda memasuki ruang ujian. Jadi, mulai persiapkan semuanya dengan baik, serta tetap waspada dan teliti terhadap segala informasi yang beredar.