Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), secara resmi menguraikan mekanisme baru dalam agenda penataan tenaga non-ASN yaitu pengadaan PPPK Paruh Waktu.
Skema ini menjadi jalan tengah strategis untuk menjawab amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam sebuah acara sosialisasi pengadaan PPPK Paruh Waktu yang digelar secara daring pada Selasa, 29 Juli 2025, pemerintah memaparkan secara detail kriteria, mekanisme, dan tahapan yang akan dilalui.
Ini menjadi kabar penting bagi ribuan tenaga honorer yang nasibnya masih belum menentu setelah seleksi pengadaan PPPK tahun 2024.
Pengadaan PPPK Paruh Waktu
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan pegawai non-ASN melalui seleksi tahun anggaran 2024.
Ini bukanlah rekrutmen baru yang terbuka untuk umum, melainkan sebuah skema afirmasi.
“Jadi PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal,” imbuh Aba.
Lalu, siapa saja yang berhak masuk dalam skema pengadaan PPPK Paruh Waktu ini? Kriterianya sangat spesifik:
1. Telah Mengikuti Seleksi CASN 2024
Skema ini hanya diperuntukkan bagi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi (baik CPNS maupun PPPK) tahun anggaran 2024, namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi formasi yang tersedia.
2. Terdata maupun Tidak Terdata di BKN
Pemerintah memberikan ruang bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN (kode R1, R2, R3, R3b, R3T) maupun yang tidak terdata (kode R1 non-pendataan, R2 non-pendataan, R4) untuk dipertimbangkan.
3. Lulusan PPG (Khusus Guru)
Peserta PPPK Jabatan Fungsional Guru yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kode R5 juga masuk dalam kriteria ini.
Jenis Jabatan yang Dibuka
Untuk jenis pengadaan PPPK Paruh Waktu ini, jabatan yang bisa diusulkan oleh instansi juga terbatas, yaitu:
- Jabatan Fungsional Guru
- Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
- Jabatan Fungsional Teknis (terbatas pada jabatan PPPK Pelaksana, seperti Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, dll).
Ada Berapa Tahapan Pengadaan PPPK Dilakukan?
Mekanisme dan tahapan dalam proses pengadaan PPPK Paruh Waktu ini berbeda dengan seleksi reguler.
Tidak ada lagi tes kompetensi. Prosesnya lebih bersifat administratif dan verifikatif.
Jadi, ada berapa tahapan pengadaan pppk dilakukan untuk skema ini? Berikut rinciannya:
- Pemetaan Kebutuhan oleh Instansi: Instansi pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan PPPK Paruh Waktu melalui sistem SIASN. Mereka akan mengusulkan nama non-ASN yang memenuhi kriteria, lengkap dengan usulan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
- Pengusulan ke KemenPANRB: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi mengajukan rincian kebutuhan tersebut kepada Menteri PANRB. Usulan ini harus didasarkan pada kebutuhan riil organisasi dan ketersediaan anggaran.
- Penetapan Kebutuhan oleh KemenPANRB: Menteri PANRB akan menetapkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu untuk setiap instansi.
- Pengumuman Hasil: Setelah penetapan, instansi akan mengumumkan hasilnya kepada para tenaga non-ASN yang diusulkan.
- Pengisian DRH: Tenaga non-ASN yang namanya masuk dalam penetapan wajib melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun SSCASN masing-masing.
- Usul dan Penetapan NI PPPK: Instansi kemudian akan mengusulkan Nomor Induk (NI) PPPK ke BKN untuk ditetapkan.
- Pengangkatan dan SK: Setelah NI PPPK terbit, PPK akan menetapkan SK pengangkatan. Perjanjian kerja untuk PPPK Paruh Waktu ini ditetapkan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
Hingga saat ini, belum ada jadwal pengadaan pppk paruh waktu yang dirilis secara spesifik. Namun, proses ini akan berjalan setelah seluruh rangkaian seleksi pengadaan PPPK 2024 selesai.
Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK
Meskipun sosialisasi telah dilakukan, petunjuk teknis pengadaan pppk yang lebih detail dalam bentuk Peraturan Menteri atau Surat Edaran masih ditunggu.
Juknis ini nantinya akan menjadi panduan bagi instansi dalam melakukan proses pemetaan dan pengusulan agar tidak terjadi kesalahan.
Persiapan di Tengah Persaingan
Meskipun skema Paruh Waktu ini tidak melalui tes, perlu diingat bahwa pengadaan PPPK reguler di masa depan akan selalu kompetitif.
Bagi Anda yang bercita-cita menjadi ASN, baik melalui jalur penuh waktu maupun yang sedang menanti kepastian, persiapan tidak boleh kendur.
Manfaatkan waktu Anda untuk terus mengasah kemampuan dengan mengikuti try out pppk online di ASN Institute.
Dengan ribuan soal latihan, simulasi CAT yang akurat, dan materi yang relevan, Anda akan selalu siap menghadapi setiap peluang seleksi.
Penutup
Skema pengadaan PPPK Paruh Waktu adalah sebuah solusi inovatif dari pemerintah untuk menuntaskan masalah tenaga honorer secara adil dan manusiawi.
Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk memberikan status kepegawaian yang jelas tanpa harus melakukan PHK massal.
Para tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari instansi masing-masing dan mempersiapkan diri untuk tahap pengisian DRH jika nama mereka masuk dalam usulan.
Sumber Referensi:
https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/sosialisasi-pengadaan-pppk-paruh-waktu
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-uraikan-mekanisme-pengadaan-pppk-paruh-waktu
https://www.pojoksatu.id/edugov/1086362895/hasil-zoom-meeting-kemenpan-rb-29-juli-2025-kriteria-honorer-yang-diangkat-pppk-paruh-waktu-dan-masa-kerjanya
