Apakah Pegawai PPPK Bisa Diangkat Menjadi PNS? Penjelasan Regulasi UU ASN

PPPK diangkat jadi PNS kembali menjadi topik hangat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanah air. 

Wacana yang pertama kali mencuat dari Komisi II DPR RI ini langsung mendapat perhatian luas karena menyangkut nasib ratusan ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang selama ini berharap mendapatkan kepastian status lebih permanen seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pada Selasa (18/11/2025), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini akhirnya memberikan tanggapan terkait isu ini.

Wacana PPPK Diangkat Jadi PNS 

Wacana PPPK diangkat jadi PNS muncul seiring proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. 

Banyak pihak berharap revisi ini membuka celah bagi pengangkatan massal PPPK menjadi PNS tanpa tes ulang. 

Namun, harapan tersebut tampaknya harus lebih realistis setelah pernyataan Menpan RB kemarin.

Mekanisme Yuridis Pengalihan Status Kepegawaian Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dua status kepegawaian yang setara dalam kerangka ASN, namun memiliki mekanisme pengadaan yang berbeda. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS tanpa melalui tahapan seleksi terbuka CPNS.

Pegawai PPPK yang memenuhi syarat batas usia (di bawah 35 tahun) dan kualifikasi pendidikan tetap memiliki hak untuk melamar seleksi formasi umum CPNS dengan mengajukan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.

Kuasai strategi kelulusan seleksi kompetensi CASN bersama bimbingan teruji di Bimbel CPNS ASN Institute dan Bimbel PPPK ASN Institute.

Tanggapan Menpan RB tentang PPPK Jadi PNS

Ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rini Widyantini menegaskan bahwa meskipun PNS dan PPPK sama-sama melayani publik, keduanya memiliki skema yang berbeda sejak awal perekrutan hingga jenjang karier.

“Tentunya mereka mempunyai jalur yang berbeda di dalam masuknya dan penjenjangannya. Nah ini tentunya saya harus menghitung betul bagaimana dampak kepada fiskalnya. Karena untuk jadi PNS itu kan dia akan bekerja sampai hampir lebih dari 30 tahun, jadi harus diperhitungkan,” ujar Rini.

Menpan RB juga menyinggung kondisi khusus di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki 48 kementerian (naik dari 34 di era Jokowi). 

Kondisi ini membuat struktur pemerintahan belum stabil, sehingga formasi Calon PNS (CPNS) belum dibuka tahun ini. 

Hal ini pada akhirnya juga memengaruhi proses penyesuaian dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh instansi.

Rini menegaskan, segala kebijakan terkait status PPPK harus tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan. 

Artinya, pengangkatan PPPK menjadi PNS tetap harus melalui proses seleksi yang sah.

“Kalau misalnya (diterapkan) tentunya harus mengikuti proses seleksi,” tegasnya.

Apa Artinya Bagi PPPK Sekarang

Pernyataan Menpan RB ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa info PPPK diangkat jadi PNS secara massal tanpa seleksi sementara belum terujud dalam waktu dekat. 

Beliau juga menganalogikan PPPK seperti PKWT di sektor swasta: berbasis kompetensi, ada masa kontrak, namun dapat diperpanjang dengan peningkatan kinerja.

“Baik PNS maupun PPPK itu punya pekerjaan yang sama-sama melayani publik. Cuma kan memang PPPK itu sama dengan PKWT kalau di swasta, dia bekerja berdasarkan profesionalnya, kemudian diberikan jangka waktu dan bisa diperpanjang jangka waktunya, tapi tentunya dengan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan ini,” ujar Rini.

Fokus pemerintah saat ini bukan pada perubahan status, melainkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.

“Tetapi kalau untuk yang PNS juga demikian dengan sistem berbeda. Tapi yang paling penting itu menurut saya bukan masalah status, tetapi kita sedang mencoba memperbaiki bagaimana sistem kesejahteraan untuk para ASN. Semuanya menurut saya mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.

Meski begitu, revisi UU No. 20 Tahun 2023 tetap menjadi harapan. Jika revisi ini nanti mengakomodir pengangkatan bertahap atau jalur khusus bagi PPPK yang telah mengabdi lama, maka peluang berita PPPK diangkat jadi PNS masih sangat terbuka di masa mendatang.

Bagi anda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi PPPK pada seleksi mendatang jangan lewatkan kesempatan mengikuti Tryout PPPK Online gratis dari ASN Institute!

Dengan ribuan soal update sesuai kisi-kisi resmi, pembahasan video lengkap, dan ranking nasional, kamu bisa mengukur kemampuan sekaligus memperbaiki kelemahan sebelum hari-H.

Kesimpulan

Sampai saat ini, PPPK diangkat jadi PNS masih sebatas wacana yang harus melewati banyak pertimbangan, terutama aspek fiskal dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah lebih memilih memperbaiki kesejahteraan PPPK ketimbang mengubah status secara massal dalam waktu dekat.  

Sembari menunggu kepastian revisi UU ASN 2025, tetaplah optimis — peluang pengangkatan selalu ada bagi yang terbaik.

Pantau terus berita PPPK diangkat jadi PNS terupdate hanya di portal kepegawaian terpercaya.

Sumber Referensi:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8216066/menteri-panrb-buka-suara-soal-wacana-peralihan-status-pppk-jadi-pns