Polemik penundaan proses pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 terus menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait isu ini saat ditemui di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, pada Kamis, 13 Maret 2025.
“Ya, lagi diurus semuanya,” ujar Prabowo singkat, sembari menunjukkan gestur jempol sebagai tanda optimisme bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK sedang dalam penanganan serius.

Pernyataan ini sejalan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menyebut pemerintah telah menyiapkan solusi untuk masalah ini.
Penundaan Proses Pengangkatan CPNS & PPPK 2024
Kementerian PAN-RB telah memutuskan bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 diundur menjadi 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan 1 Maret 2026 untuk PPPK.
Keputusan ini diambil bersama Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada 5 Maret 2025, dengan alasan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN secara menyeluruh dan serentak.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini bukan sekadar penundaan, melainkan langkah strategis agar proses pengangkatan CPNS dapat dilakukan bersamaan di seluruh instansi, sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Namun, kebijakan ini menuai protes keras dari para calon abdi negara. Banyak di antara mereka yang telah resign dari pekerjaan sebelumnya karena awalnya dijanjikan proses pengangkatan CPNS menjadi PNS atau PPPK akan berlangsung pada April atau Mei 2025.
Demonstrasi pun terjadi di berbagai daerah seperti Pontianak, Mataram, dan Kendari pada 10 Maret 2025, sebagai bentuk penolakan atas perubahan jadwal tersebut.
Tanggapan Prabowo & Gibran Terkait Proses Pengangkatan CPNS-PPPK Yang Di Tunda
Menanggapi keresahan ini, Prabowo memastikan bahwa pemerintah sedang mengurus solusi untuk proses pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.
Rini Widyantini juga mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan polemik ini kepada Presiden pada 10 Maret 2025 di Istana Kepresidenan.
“Sudah dilaporkan ke Presiden, nanti akan ada instruksi presiden ya,” kata Rini, meski belum merinci isi laporan atau instruksi yang akan dikeluarkan.





