Baru diangkat jadi PPPK dan bingung harus ngapain soal SKP? Tenang, kamu nggak sendirian. Ribuan PPPK baru setiap tahun juga ngehadapin hal yang sama: buka e-Kinerja, lihat menu SKP, terus garuk-garuk kepala. Sebagai referensi awal, kamu bisa menyimak panduan dasar di Pusat Informasi Seleksi PPPK untuk memahami gambaran seleksi secara menyeluruh.
SKP itu singkatan dari Sasaran Kinerja Pegawai — basically rencana kerja tahunan yang harus kamu susun di aplikasi e-Kinerja BKN (kinerja.bkn.go.id). Tanpa SKP, penilaian kinerjamu nggak jalan, dan konsekuensinya bisa panjang. Berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, setiap pegawai ASN — termasuk PPPK — wajib menyusun SKP melalui dialog kinerja dengan pejabat penilai.
Nah, panduan ini bakal nemenin kamu dari nol: dari paham SKP itu apa, sampai cara teknis ngisi RHK dan indikator di e-Kinerja.
Apa Itu SKP dan Dasar Hukumnya
SKP itu dokumen formal yang memuat rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu selama satu tahun. Intinya, ini “kontrak kinerja” antara kamu dan atasanmu. Hal ini juga berkaitan erat dengan pembahasan Hak Cuti Melahirkan PPPK 2026: Berapa Lama dan Bagaimana Mekanismenya? yang menjadi pertimbangan penting bagi calon pelamar.
Dasar hukum utamanya dua. Pertama, SE Kepala BKN No. 1/2023 yang jadi pedoman teknis pengelolaan kinerja seluruh ASN (termasuk PPPK). Kedua, PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK sebagai payung hukum status kepegawaianmu ⚠️ — tapi untuk ketentuan spesifik SKP, cek langsung ke SE BKN 1/2023 di regulasi.bkn.go.id.
Yang perlu dicatat: secara umum, SKP PPPK dan PNS disusun di platform yang sama (e-Kinerja BKN) dengan prinsip dasar yang mirip. Perbedaan ketentuan khusus antara keduanya belum ada pemisahan eksplisit di sumber yang tersedia saat riset ini — jadi kalau ada kebijakan lokal, tanyakan ke BKPSDM instansimu.
Kapan SKP Disusun
SKP disusun di awal tahun melalui dialog kinerja antara pegawai dan pejabat penilai (atasan langsung). Deadline-nya? Berdasarkan acuan SE BKN 1/2023 yang diterapkan oleh beberapa BKPSDM daerah seperti BKPSDM Palangka Raya, penyusunan SKP paling lambat 15 Januari setiap tahun. Untuk memastikan keabsahan data formasi dan regulasi terbaru, kamu dapat memantau rilis resmi melalui Portal Resmi SSCASN BKN.




