Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah kepemimpinan Prof. Zudan Arif Fakrulloh terus melakukan transformasi signifikan dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejumlah peraturan baru BKN telah dan akan segera diterbitkan, membawa angin segar dan kemudahan bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.
Dua peraturan BKN terbaru yang menjadi sorotan utama adalah kebijakan terkait mekanisme kenaikan pangkat ASN dan kemudahan dalam pencantuman gelar akademik.
Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kesejahteraan ASN, sejalan dengan semangat HUT ke-77 BKN yang mengusung tema “BKN Bersama ASN Mewujudkan Asta Cipta”.
Semangat ini menggambarkan komitmen BKN untuk mendukung cita-cita pembangunan nasional dengan memperkuat sistem merit, memperluas digitalisasi layanan kepegawaian, dan mengembangkan manajemen talenta nasional.
Peraturan BKN Kenaikan Pangkat ASN
Salah satu peraturan baru BKN 2025 yang akan segera diberlakukan adalah terkait mekanisme kenaikan pangkat ASN. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa ia akan menandatangani Peraturan BKN yang mengatur bahwa kenaikan pangkat seorang ASN tidak boleh melampaui pangkat atasan langsungnya.
“Minggu ini saya akan menandatangani peraturan BKN terkait Kenaikan Pangkat ASN yang tidak boleh melampaui pangkat atasan langsungnya.
Minggu depan, aturan ini akan resmi diubah,” kata Prof. Zudan pada Acara Puncak Peringatan HUT ke-77 BKN, Minggu (25/5/2025).
Peraturan BKN kenaikan pangkat ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepangkatan yang lebih tertib, logis, dan selaras dengan struktur organisasi serta jenjang karir di instansi pemerintah.
Meskipun detail teknisnya masih menunggu publikasi resmi Peraturan BKN tersebut, perubahan ini dipastikan akan berdampak pada pola kenaikan pangkat peraturan baru bkn untuk pppk dan pns ke depannya.
Ini menjadi salah satu aturan baru bkn untuk asn yang paling dinantikan implementasinya, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan dalam proses pengembangan karir.
Uji Kompetensi & Pencantuman Gelar Lebih Mudah
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN Prof. Zudan Arif menekankan bahwa transformasi dalam tata kelola ASN di Indonesia harus terus berlanjut secara berkesinambungan.
“Tugas kita (BKN) saat ini adalah melanjutkan transformasi tersebut secara berkesinambungan. Kita ibarat menempati bangunan ke-77 dalam perjalanan panjang pembangunan birokrasi.
Namun, kita tidak boleh melupakan bangunan ke-1 hingga ke-76. Artinya, kita harus menghargai proses dan pencapaian sebelumnya,” kata Prof. Zudan.
Selain peraturan BKN kenaikan pangkat, Prof. Zudan juga memaparkan berbagai transformasi layanan BKN yang bertujuan memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi ASN:
- Peningkatan Frekuensi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian:
- Sebelumnya, uji kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian hanya dilakukan empat kali dalam setahun. Kini, frekuensinya ditingkatkan drastis menjadi 12 kali dalam setahun.
- Perubahan signifikan lainnya adalah peserta yang gagal pada salah satu bidang ujian kini hanya perlu mengulang pada bagian yang tidak lulus saja, tidak perlu mengulang seluruh rangkaian ujian dari awal. Kebijakan baru BKN ini tentu sangat memudahkan dan meringankan beban ASN yang ingin meningkatkan kompetensinya.
- Kemudahan Pencantuman Gelar Akademik, Profesi, dan Sertifikasi:
- BKN telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara. SE ini resmi ditandatangani di Jakarta pada 7 Maret 2025 dan berlaku sejak tanggal yang sama.
- Aturan baru BKN untuk ASN ini bertujuan untuk memberikan keberpihakan kepada ASN guna meningkatkan kualitas melalui jalur pendidikan secara berkelanjutan dan menjaga profesionalitas, serta sebagai panduan layanan pencantuman gelar.
- Isi Utama SE Pencantuman Gelar:
- ASN yang telah memiliki ijazah sah dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi kepada BKN/Kantor Regional BKN.
- Pengajuan dilakukan melalui pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian di instansi masing-masing.
- Ijazah yang diajukan harus diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemilik ijazah bertanggung jawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya.
- Dampak Positif dari SE ini:
- Data kepegawaian ASN menjadi lebih akurat dan terkini.
- Pencantuman gelar yang sesuai dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan karir dan promosi ASN ke depannya.
- Meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas karena adanya pengakuan formal terhadap kualifikasi pendidikannya.
- Lebih lanjut, Prof. Zudan menegaskan bahwa tidak hanya gelar akademik, gelar profesi dan sertifikasi juga boleh dicantumkan sebagai bagian dari profiling ASN secara menyeluruh. Ini adalah salah satu peraturan BKN terbaru yang sangat mendukung pengembangan kompetensi dan pengakuan kualifikasi individu ASN.
Harapan Semangat Transformasi dari BKN
Prof. Zudan menyampaikan harapan besar terhadap seluruh ASN untuk mampu berkontribusi memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan mendorong perubahan yang nyata.
“Harapan kita bersama adalah agar para ASN dapat bergerak lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Yang terpenting, mereka harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan birokrasi dan pelayanan publik.”
Beliau juga menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan baru BKN ini merupakan solusi dari pemecahan masalah-masalah yang selama ini dihadapi dan berharap dapat segera disosialisasikan kepada seluruh ASN di Indonesia agar dapat memahami dan merasakan manfaatnya secara langsung.
“Oleh karena itu, saya sangat berharap agar semangat BKN bergerak bukan hanya menjadi slogan semata, tetapi menjadi semangat kolektif untuk terus melanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun, melakukan perubahan nyata, dan memberikan solusi konkret,” sambungnya.
Prof. Zudan juga menegaskan bahwa keberadaan sebuah organisasi dapat bertahan lama jika sangat dibutuhkan. BKN akan terus bergerak maju dan memastikan kehadirannya semakin dirasakan manfaatnya karena memberikan solusi bagi peningkatan pengelolaan manajemen ASN.
Persiapan ASN Menghadapi Peluang Karir
Dengan adanya berbagai peraturan baru BKN 2025 ini, para ASN, baik PNS maupun PPPK, dituntut untuk terus adaptif dan proaktif dalam mengembangkan diri.
Peningkatan frekuensi uji kompetensi dan kemudahan pencantuman gelar adalah peluang emas untuk meningkatkan kualifikasi dan daya saing.
Bagi Anda yang bercita-cita menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara atau ingin terus meningkatkan karir sebagai ASN, pemahaman terhadap regulasi terbaru dan persiapan kompetensi yang matang adalah kunci. Seleksi CPNS maupun PPPK selalu kompetitif.
Untuk membantu Anda meraih hasil terbaik, ASN Institute hadir dengan platform Tryout CPNS Online dan Try Out PPPK yang terpercaya.
Dengan materi yang komprehensif, ribuan soal latihan berkualitas sesuai standar CAT BKN, dan simulasi ujian yang akurat, Anda dapat meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri secara signifikan.
Penutup
Penerbitan peraturan baru BKN terkait kenaikan pangkat dan kemudahan pencantuman gelar akademik, profesi, serta sertifikasi menjadi angin segar bagi seluruh ASN di Indonesia.
Langkah-langkah transformasi yang dilakukan BKN ini menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan manajemen ASN yang lebih baik, profesional, dan mendukung pengembangan karir para abdi negara.
Peraturan BKN terbaru ini, termasuk aturan baru bkn untuk pppk dan pns terkait kenaikan pangkat, diharapkan dapat segera disosialisasikan secara luas agar seluruh ASN dapat memahami dan merasakan manfaatnya secara langsung.
Mari sambut peraturan baru BKN 2025 ini dengan semangat untuk terus meningkatkan kompetensi dan memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.
Sumber Refrensi:
https://www.nesiatimes.com/bkn-terbitkan-surat-edaran/
https://www.jpnn.com/news/bkn-segera-terbitkan-peraturan-terbaru-seluruh-pns-pppk-wajib-tahu
