Sebuah keputusan penting telah diambil oleh pemerintah terkait alokasi anggaran pendidikan nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara tegas menyatakan bahwa mulai tahun 2026, pembiayaan untuk sekolah kedinasan tidak akan lagi dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan.
Kebijakan ini menjadi jawaban atas kritik tajam yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak, mulai dari DPR, MPR, hingga mantan menteri, yang menilai adanya ketidakadilan fiskal yang sangat besar.
Dengan dikeluarkannya sekolah kedinasan, anggaran dalam APBN diharapkan akan lebih fokus dan tepat sasaran untuk memajukan pendidikan nasional secara merata.
Anggaran Pendidikan Sekolah Kedinasan
Selama bertahun-tahun, anggaran pendidikan sekolah kedinasan menjadi polemik.
Meskipun jumlah mahasiswanya jauh lebih sedikit dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), alokasi dana yang diterima justru berkali-kali lipat lebih besar.
Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, pernah membeberkan data yang mengejutkan.
Pada APBN 2025, anggaran sekdin mencapai Rp 104,5 triliun hanya untuk 13.000 mahasiswa.
Angka ini jauh melampaui alokasi untuk pendidikan formal (SD hingga universitas) yang “hanya” mendapatkan Rp 91,2 triliun untuk melayani 64 juta siswa/mahasiswa. “Apakah ini adil?” tanya Mekeng.
Ketimpangan ini terjadi karena biaya per mahasiswa di sekolah kedinasan menjadi sangat mahal, disebabkan oleh fasilitas asrama dan status bebas biaya pendidikan.
Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang, memastikan anggaran untuk pendidikan benar-benar digunakan sesuai amanat konstitusi.
Anggaran Pendidikan untuk Apa Saja di 2026?
Dengan dikeluarkannya sekolah kedinasan, lalu anggaran pendidikan untuk apa saja akan dialokasikan pada tahun 2026?
Sri Mulyani memaparkan bahwa total anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun akan difokuskan pada tiga klaster utama.
1. Untuk Siswa dan Mahasiswa (Total Rp 301,2 Triliun)
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Program prioritas ini mendapatkan alokasi terbesar, yaitu Rp 223 triliun untuk 82,9 juta penerima.
- Beasiswa LPDP: Sebesar Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa.
- KIP Kuliah: Sebesar Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
- Program Indonesia Pintar (PIP): Sebesar Rp 15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa.
2. Untuk Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan (Total Rp 274,7 Triliun)
Alokasi ini mencakup pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) baik untuk ASN maupun non-PNS, serta gaji para pendidik.
3. Untuk Sekolah dan Kampus (Total Rp 150,1 Triliun)
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Sebesar Rp 54,3 triliun.
- Sekolah Rakyat: Program baru ini mendapatkan alokasi Rp 24,9 triliun.
- Renovasi Sekolah dan Madrasah: Sebesar Rp 22,5 triliun.
- BOPTN: Bantuan untuk PTN/Lembaga sebesar Rp 9,4 triliun.
- Sekolah Unggulan: Sebesar Rp 3 triliun.
Dari rincian ini, terlihat jelas bahwa anggaran pendidikan kini sepenuhnya difokuskan pada jenjang pendidikan formal dari PAUD hingga perguruan tinggi.
Efisiensi Anggaran Pendidikan
Langkah mengeluarkan sekolah kedinasan ini adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran pendidikan.
Dengan begitu, anggaran pendidikan dapat dialokasikan secara lebih adil dan merata, terutama untuk meningkatkan kualitas PTN yang melayani jutaan mahasiswa.
Pertanyaannya, bagaimana dengan anggaran pendidikan sekolah kedinasan 2026?
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembiayaan sekolah kedinasan tidak akan hilang, melainkan akan dialokasikan dari pos anggaran kementerian/lembaga masing-masing yang menaunginya, bukan lagi dari 20% anggaran pendidikan nasional.
