Nasib Guru Honorer Swasta & Negeri di Tahun 2024

Guru honorer – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 telah menjadi sorotan penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Sebanyak 1,6 juta tenaga honorer diberikan prioritas untuk diangkat menjadi PPPK, sebuah langkah yang memberikan harapan baru dalam perjalanan karier mereka, terutama dalam lingkungan pemerintahan yang menjanjikan stabilitas dan kepastian. 

Tetapi Langkah ini menimbulkan perdebatan dan pertanyaan tentang bagaimana nasib guru honorer swasta yang tidak tercakup dalam kebijakan tersebut.

Melalui pengangkatan ini, terdapat implikasi yang signifikan terhadap kedua kelompok ini dalam dunia pendidikan.

Nasib Guru Honorer Swasta

Pertama-tama, penting untuk memahami konteks dari kebijakan pengangkatan ini. PPPK merupakan skema yang memberikan kepastian status kepada tenaga honorer yang sebelumnya bekerja di lingkungan pemerintah, termasuk di sekolah negeri.

Dengan pengangkatan ini, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, bagi para guru honorer yang bekerja di sekolah swasta, nasib mereka tidak terpengaruh oleh kebijakan ini.

Mereka masih tetap berada dalam status honorer tanpa jaminan kepastian atau perlindungan yang sama seperti PPPK atau PNS.

Dampak pertama dari perbedaan ini adalah ketidakpastian dalam pekerjaan dan masa depan. Para guru honorer swasta seringkali hidup dalam ketidakpastian karena mereka tidak memiliki kontrak kerja yang jelas atau jaminan akan diperpanjangnya kontrak mereka di sekolah tempat mereka mengajar.

Ini berbeda dengan PPPK yang, setelah diangkat, memiliki kepastian dalam status pekerjaan mereka.

Tunjangan Guru Honorer Swasta

Selain itu, perbedaan dalam akses terhadap tunjangan juga menjadi isu penting. PPPK yang baru diangkat memiliki akses ke berbagai tunjangan yang disediakan oleh pemerintah, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan pangan.

Di sisi lain, guru honorer swasta sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap tunjangan tersebut. Kesenjangan dalam pengembangan profesional juga menjadi perhatian.

PPPK memiliki akses ke berbagai pelatihan dan pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sementara itu, guru honorer swasta mungkin memiliki akses terbatas atau bahkan tidak sama sekali terhadap pelatihan semacam itu, yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran yang mereka berikan.

Gaji Guru Honorer Swasta

Di samping itu, perbedaan dalam gaji juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. PPPK memiliki gaji yang lebih kompetitif dan terstruktur dibandingkan dengan guru honorer swasta, yang sering kali mendapatkan gaji yang rendah dan tidak teratur.

Hal ini dapat berdampak pada motivasi dan kinerja para guru honorer swasta, serta menimbulkan ketidakadilan dalam kompensasi untuk pekerjaan yang sama.

Apakah Guru Honorer Swasta Bisa Ikut PPPK

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, memberikan respon yang penting dalam menyoroti kekhawatiran yang dirasakan oleh guru honorer swasta.

Doli menegaskan bahwa pemerintah tengah mengutamakan pengangkatan PPPK untuk tenaga honorer di lingkungan pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi mereka.

Meskipun demikian, Doli juga menegaskan bahwa guru honorer swasta tidak dilarang untuk mengikuti seleksi Calon ASN (CASN) 2024, yang membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan status pegawai negeri di masa depan.

Dalam seleksi CASN 2024, para guru honorer swasta harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk persyaratan usia dan pendidikan.

Jika berhasil melewati proses seleksi yang ketat, mereka berpotensi untuk ditugaskan sebagai PPPK di instansi terkait setelah menerima Surat Keputusan (SK).

Hal ini membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 2,3 juta formasi dalam seleksi CASN 2024, yang mencakup formasi untuk CPNS dan PPPK.

Dari jumlah tersebut, instansi pusat telah menyiapkan 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi PPPK. Sementara itu, alokasi formasi untuk instansi daerah mencapai 1.867.333, dengan 483.575 formasi CPNS dan 1.383.758 formasi PPPK.

Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik melalui jalur ASN.

Meskipun tantangan bagi guru honorer swasta mungkin lebih besar, kesempatan untuk menjadi PPPK masih terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi syarat dan berhasil melewati seleksi yang ketat.

Dengan demikian, diharapkan perlakuan yang adil dan peluang yang sama bisa diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam proses rekrutmen ini.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua tenaga kerja, terutama di sektor pendidikan, mendapatkan perlakuan yang layak dan adil sesuai dengan kontribusi mereka terhadap masyarakat dan bangsa.