Setiap tahunnya, ribuan fresh graduate dan profesional muda berlomba-lomba mengikuti seleksi CPNS dengan harapan bisa mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara. Khusus untuk formasi CPNS jurusan Hukum, tingkat persaingannya cukup dinamis.

Data historis menunjukkan bahwa formasi seperti Jaksa, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Analis Hukum di kementerian strategis selalu menjadi incaran utama. 

Passing grade untuk formasi-formasi populer ini bisa mencapai angka 400-an, bahkan mendekati 450 untuk instansi tertentu.

Yang perlu Anda pahami, tingkat persaingan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pelamar. Kualitas pesaing juga makin tinggi karena banyak yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan mengikuti bimbingan belajar, latihan soal intensif, dan bahkan ada yang sudah pernah mencoba seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya. 

Artinya, mereka sudah punya pengalaman dan tahu pola soal yang keluar. Jadi, kalau Anda ingin bersaing secara sehat dan maksimal, persiapan matang adalah sebuah keharusan. 

Oleh karena itu, mari simak formasi CPNS Hukum Lulusan S1 di artikel ini sampai akhir agar Anda bisa tahu akan menembak formasi apa dan mempersiapkan diri sedini mungkin.

Formasi CPNS Ilmu Hukum 2024

Pemerintah membuka cukup banyak sekali formasi CPNS jurusan Hukum 2024 lalu. Bahkan total ada 33 jenis jabatan yang bisa Anda lamar, tersebar di berbagai instansi pusat dan daerah. 

Berikut daftar lengkap formasi beserta instansi yang membukanya, lengkap dengan penjelasan tugas dan tanggung jawab setiap posisi.

1. Analis Kebijakan Ahli Pertama

Analis Kebijakan bertugas menyusun bahan analisis terkait kebijakan publik, mengkaji dampak implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di lingkungan instansi. 

Seorang Analis Kebijakan harus mampu membaca situasi politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kebijakan, kemudian menerjemahkannya menjadi rekomendasi konkret yang aplikatif. 

Mereka juga bertanggung jawab melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang akan atau sudah diterapkan, mengidentifikasi potensi masalah dalam implementasi, serta menyusun alternatif solusi. 

Selain itu, Analis Kebijakan sering diminta untuk menyiapkan briefing material bagi pimpinan, menyusun policy paper, dan terlibat dalam forum-forum koordinasi antar kementerian atau lembaga.

Formasi CPNS jurusan Hukum ini dibuka di banyak instansi, mulai dari Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Otorita Ibu Kota Nusantara, Bappenas, DPR RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR.

2. Analis Hukum Ahli Pertama

Tugas utama Analis Hukum adalah melakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan hukum yang dihadapi instansi, memberikan pendapat hukum, serta membantu proses penegakan hukum internal. 

Seorang Analis Hukum harus mampu mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam setiap kebijakan atau program, menyusun legal opinion yang komprehensif, melakukan legal review terhadap draft perjanjian atau kontrak, serta memberikan saran hukum kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan. 

Mereka juga sering terlibat dalam penanganan sengketa hukum yang melibatkan instansi, baik di ranah perdata, tata usaha negara, maupun pidana.

Beberapa instansi yang membuka formasi CPNS jurusan Ilmu Hukum ini adalah Sekretariat Negara, Setneg, Kementerian Perhubungan, KLHK, Otorita IKN, Bappenas, DPR RI, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kejaksaan RI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kemenko Ekonomi. Cukup banyak juga, bukan?

3. Analis Anggaran Ahli Pertama

Analis Anggaran bertugas menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran instansi. 

Meski terkesan lebih condong ke bidang keuangan, lulusan hukum dibutuhkan untuk menganalisis usulan anggaran dari berbagai unit kerja, memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan yang berlaku, melakukan monitoring realisasi anggaran, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. 

Mereka juga harus memahami regulasi keuangan negara seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan berbagai peraturan turunannya. 

Instansi yang membuka formasi CPNS S1 Ilmu Hukum adalah Kementerian Perhubungan, Kemenhub, KLHK, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

4. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

Seorang Analis Pengelolaan Keuangan APBN bertugas melakukan verifikasi terhadap setiap pengeluaran, memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana, melakukan rekonsiliasi keuangan, dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 

Mereka juga harus mampu mengidentifikasi potensi kerugian negara dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan keuangan. KLHK, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian PUPR adalah instansi yang membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini.

5. Analis Kerja Sama Ahli Pertama

Analis Kerja Sama bertugas mengidentifikasi, merumuskan, dan mengevaluasi berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan instansi, baik dengan instansi lain, swasta, maupun lembaga internasional. 

Seorang Analis Kerja Sama harus mampu menyusun draft MoU atau perjanjian kerja sama, melakukan analisis manfaat dan risiko dari setiap kerja sama, memfasilitasi proses negosiasi, dan melakukan monitoring implementasi kerja sama yang sudah disepakati.

Beberapa instansi yang membuka formasi Analis Kerja Sama Ahli Pertama adalah Kementerian PUPR, KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), dan Kementerian Ketenagakerjaan.

6. Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Posisi ini menangani analisis risiko bencana, penyusunan rencana kontinjensi, dan evaluasi penanganan bencana. 

Seorang Analis Kebencanaan harus memahami regulasi terkait penanggulangan bencana, mampu melakukan kajian risiko untuk berbagai jenis bencana, menyusun prosedur tanggap darurat, dan mengevaluasi efektivitas sistem penanggulangan bencana yang ada. 

Otorita IKN membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini karena pembangunan ibu kota baru memerlukan kajian komprehensif terkait mitigasi bencana, mengingat IKN dibangun di area yang perlu analisis risiko bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan potensi bencana alam lainnya. 

Di IKN, Analis Kebencanaan akan terlibat dalam perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan, penyusunan sistem peringatan dini, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.

7. Analis Perdagangan Ahli Pertama

Analis Perdagangan bertugas menganalisis kebijakan perdagangan, perkembangan pasar, dan dinamika ekspor-impor. 

Seorang Analis Perdagangan harus mampu melakukan kajian terhadap hambatan perdagangan yang dihadapi eksportir Indonesia, menganalisis dampak kebijakan perdagangan terhadap industri dalam negeri, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Kementerian Perdagangan membuka formasi ini untuk mendukung perumusan kebijakan perdagangan nasional, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perang dagang, proteksionisme, dan perubahan peta perdagangan global. 

Sementara itu, di Kemendag, Analis Perdagangan akan terlibat dalam penyusunan strategi penetrasi pasar ekspor, negosiasi perjanjian perdagangan, dan penanganan sengketa perdagangan internasional.

8. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama

Posisi spesialis ini menangani investigasi pelanggaran di sektor perdagangan seperti penyelundupan, pemalsuan, praktik monopoli, dan pelanggaran perlindungan konsumen. 

Seorang Analis Investigasi harus memiliki kemampuan investigasi yang baik, memahami teknik pengumpulan bukti, dan mampu menyusun berita acara pemeriksaan. Mereka bekerja mirip seperti penyidik, namun fokus pada pelanggaran di bidang perdagangan. 

Kementerian Perdagangan membuka formasi CPNS jurusan Hukum untuk memperkuat fungsi pengawasan perdagangan, khususnya untuk menangani kasus-kasus besar seperti kartel, penimbunan barang, perdagangan produk ilegal, dan pelanggaran standar produk.

9. Auditor Ahli Pertama

Auditor bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Seorang Auditor harus mampu melakukan audit kinerja, audit keuangan, dan audit kepatuhan terhadap peraturan. Mereka menyusun temuan audit, memberikan rekomendasi perbaikan, dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit. 

Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan oleh posisi ini karena Auditor harus bisa menyampaikan temuan secara objektif kepada auditan.

Instansi yang membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kemenko Ekonomi.

10. Perencana Ahli Pertama

Perencana bertugas menyusun rencana program dan kegiatan instansi berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas. 

Seorang Perencana harus mampu melakukan analisis situasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, merumuskan tujuan dan sasaran program, menyusun rencana aksi, dan menetapkan indikator keberhasilan. 

Perencan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta menyusun rekomendasi perbaikan. 

Adapun instansi yang membuka untuk formasi CPNS jurusan Hukum ini yaitu KLHK, Bappenas, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

11. Statistisi Ahli Pertama

Statistisi mengelola data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program. Meskipun terdengar teknis, lulusan hukum yang memahami metodologi penelitian dan analisis data bisa mengisi posisi ini. 

Seorang Statistisi bertugas merancang survei atau pengumpulan data, melakukan pengolahan data dengan metode statistik, menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, dan melakukan analisis terhadap data untuk mendukung pengambilan keputusan. 

Bappenas membuka formasi ini untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Di Bappenas, Statistisi akan bekerja dengan berbagai jenis data pembangunan, mulai dari data ekonomi, sosial, hingga infrastruktur, dan mengolahnya menjadi informasi yang berguna untuk perumusan kebijakan. 

Jika Anda memiliki kemampuan mengoperasikan software statistik seperti SPSS atau STATA, maka hal tersebut akan menjadi nilai tambah!

12. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

Formasi ini banyak diminati lulusan Hukum karena sangat sesuai dengan kompetensi mereka. Seperti namanya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan bertugas menyusun, mengharmonisasi, dan mengevaluasi rancangan peraturan perundang-undangan. 

Tentunya, formasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hierarki peraturan, teknik penyusunan peraturan yang baik, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Seorang Perancang harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi norma hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan, melakukan harmonisasi untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau kontradiksi dengan peraturan lain, dan melakukan pengujian konsistensi terhadap draft peraturan.

Formasi ini dibuka oleh sejumlah instansi, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kemenhub, KLHK, Otorita IKN, Bappenas, DPR RI, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kemenkumham.

13. Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan

Penata Kelola Hukum bertugas mengelola database hukum, dokumentasi peraturan, dan sosialisasi regulasi. 

Seorang Penata Kelola Hukum harus mampu membangun dan mengelola sistem dokumentasi hukum, melakukan kodifikasi peraturan, menyusun kompilasi hukum, dan melakukan diseminasi informasi hukum. Mereka juga sering terlibat dalam sosialisasi peraturan baru kepada stakeholder terkait.

Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan adalah instansi yang memembuka formasi CPNS Hukum Penata Kelola ini.

14. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

Seorang Penyusun Materi Hukum harus mampu melakukan legal research secara mendalam, mengkaji berbagai literatur dan regulasi terkait, melakukan perbandingan hukum dengan negara lain, dan menyusun naskah akademik yang komprehensif. Formasi ini cocok bagi Anda yang suka riset dan menulis karya ilmiah hukum.

Kementerian Keuangan membuka formasi ini untuk menyusun materi hukum keuangan negara, termasuk naskah akademik untuk peraturan tentang perpajakan, bea cukai, perbendaharaan, dan pengelolaan kekayaan negara. 

Sementara itu, Kemendagri dan Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini untuk menyusun naskah akademik berbagai peraturan di bidang pemerintahan daerah dan ketenagakerjaan.

15. Fasilitator Pemerintahan

Fasilitator Pemerintahan bertugas memfasilitasi koordinasi antar lembaga pemerintahan dan memediasi berbagai kepentingan dalam proses pemerintahan. Posisi ini memerlukan kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik karena akan sering bertugas mempertemukan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. 

Sekretariat Negara membuka formasi untuk memfasilitasi koordinasi di tingkat pusat, khususnya koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. 

Di Setneg, seorang Fasilitator akan sering mengorganisir rapat koordinasi tingkat menteri atau pejabat tinggi negara. 

Kementerian Keuangan dan Kemenko Ekonomi juga membutuhkan Fasilitator Pemerintahan untuk mengkoordinasikan berbagai program ekonomi yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

Pengelola Pengadaan menangani proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai regulasi yang berlaku. Pemahaman hukum pengadaan sangat penting untuk posisi ini karena proses pengadaan sangat ketat dan rawan masalah hukum. 

Oleh karena itu, seorang Pengelola Pengadaan harus memahami UU Pengadaan Barang/Jasa, mampu menyusun dokumen pengadaan, melaksanakan proses tender, mengevaluasi penawaran, dan melakukan kontrak management. 

Mereka juga harus memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip value for money. Beberapa instansi yang membuka formasi ini adalah Sekretariat Negara, Otorita IKN, DPR RI, dan Kemendagri.

Di instansi-instansi tersebut, nilai pengadaan biasanya cukup besar sehingga butuh pengelolaan yang profesional dan sesuai regulasi.

17. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

Seorang Pengendali Dampak Lingkungan bertugas melakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL, melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang direncanakan, mengidentifikasi pelanggaran pengelolaan lingkungan, dan memberikan rekomendasi sanksi. Mereka juga terlibat dalam penyusunan kebijakan pengendalian dampak lingkungan.

KLHK membuka formasi CPNS Hukum ini untuk memperkuat fungsi pengawasan lingkungan, mengingat banyaknya kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. 

Di KLHK, Anda akan sering melakukan inspeksi ke proyek-proyek besar seperti pembangkit listrik, pertambangan, dan infrastruktur untuk memastikan mereka mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan.

18. Polisi Kehutanan Ahli Pertama

Polisi Kehutanan bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan, termasuk menangani illegal logging, perambahan hutan, dan pelanggaran tata kelola hutan. 

Formasi ini cocok bagi Anda yang suka tantangan dan pekerjaan lapangan karena Polisi Kehutanan sering melakukan patroli di hutan, operasi tangkap tangan, dan penyidikan kasus kehutanan. 

Namun, Anda harus paham hukum kehutanan, teknik penyidikan, dan berani berhadapan dengan pelaku kejahatan kehutanan.

KLHK dan Otorita IKN membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Di IKN khususnya, Polisi Kehutanan bertugas menjaga hutan-hutan di sekitar kawasan ibu kota agar tidak dirambah atau dirusak. 

19. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

Seorang Penata Kelola Penanaman Modal bertugas memberikan informasi tentang peluang investasi, memfasilitasi proses perizinan investasi, melakukan monitoring terhadap realisasi investasi, dan menangani permasalahan yang dihadapi investor. 

Otorita IKN membuka formasi ini untuk menarik investasi ke ibu kota baru. Posisi ini sangat strategis karena kesuksesan pembangunan IKN sangat bergantung pada masuknya investasi swasta. Di IKN, Anda akan terlibat dalam roadshow investasi, negosiasi dengan calon investor, dan penyusunan paket-paket investasi yang menarik.

20. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama

Penata Penanggulangan Bencana bertugas menyusun rencana kontinjensi, mengkoordinasikan tanggap darurat saat terjadi bencana, melakukan assessment kerusakan dan kebutuhan, serta menyusun rencana pemulihan pasca bencana. 

Otorita IKN membuka formasi ini untuk membangun sistem tanggap bencana di ibu kota baru. Mengingat IKN adalah kota yang baru dibangun, sistem penanggulangan bencananya harus dirancang sejak awal dengan konsep yang modern dan terintegrasi.

21. Penata Perizinan Ahli Pertama

Penata Perizinan mengelola proses pemberian izin berbagai kegiatan usaha dan non-usaha. Mereka bertugas melakukan verifikasi kelengkapan permohonan izin, melakukan pemeriksaan lapangan, memproses penerbitan izin, dan melakukan pengawasan terhadap pemegang izin. 

Otorita IKN juga satu-satunya instansi yang membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini dengan tujuan untuk mengelola sistem perizinan terintegrasi di IKN. 

22. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama

Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan. 

Mereka bertugas melakukan inspeksi ke perusahaan, memeriksa kepatuhan terhadap regulasi upah, jam kerja, K3, jaminan sosial, dan aspek ketenagakerjaan lainnya. Pengawas juga memediasi perselisihan hubungan industrial dan memberikan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar.

Otorita IKN membuka formasi untuk mengawasi kepatuhan norma ketenagakerjaan di wilayah ibu kota. Dengan banyaknya perusahaan yang akan beroperasi di IKN, pengawasan ketenagakerjaan menjadi penting untuk melindungi hak-hak pekerja. 

23. Penilai Pemerintah Ahli Pertama

Penilai Pemerintah bertugas melakukan penilaian properti dan aset untuk kepentingan negara. 

Mereka melakukan penilaian untuk keperluan pembebasan lahan, penetapan nilai sewa aset negara, penjualan aset negara, dan penilaian untuk tujuan akuntansi. Meskipun terkesan teknis, pemahaman hukum pertanahan dan hukum properti sangat diperlukan dalam posisi ini.

Lagi, Otorita IKN satu-satunya instansi yang membuka formasi ini untuk menilai aset-aset di kawasan ibu kota, terutama terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. 

24. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

Penyuluh Sosial bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan edukasi tentang program bantuan sosial, memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan sosial, dan melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat rentan.

Otorita IKN juga membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini untuk melakukan pembinaan sosial kemasyarakatan, khususnya untuk masyarakat lokal yang terdampak pembangunan IKN. Penyuluh Sosial akan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan memastikan mereka mendapat manfaat dari pembangunan ibu kota.

25. Arsiparis Ahli Pertama

Arsiparis bertugas melakukan penataan arsip, penilaian arsip untuk menentukan retensi, pemeliharaan arsip, dan pelayanan arsip. Arsiparis juga harus memahami arsip elektronik dan sistem manajemen arsip digital.

Kemendagri adalah satu-satunya instansi yang membuka formasi CPNS Hukum ini untuk lulusan S1 guna mengelola arsip pemerintahan daerah yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. 

26. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama

Posisi ini bertugas melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, mengawasi penggunaan dana transfer daerah, melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah, dan menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan pemerintah daerah.

Kemendagri membuka formasi untuk mengawasi implementasi otonomi daerah dan memastikan pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan. 

27. Pengawas Penyelenggara Pemilu

Pengawas Penyelenggara Pemilu bertugas mengawasi netralitas penyelenggara pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menangani pelanggaran pemilu, dan memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Kemendagri membuka formasi untuk memperkuat pengawasan pemilu di tingkat pusat. 

28. Negosiator Perdagangan Ahli Pertama

Negosiator Perdagangan bertugas melakukan negosiasi perdagangan internasional dan perjanjian dagang. Mereka terlibat dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA), penyelesaian sengketa perdagangan di WTO, dan negosiasi akses pasar. 

Oleh karena itu, kemampuan negosiasi, bahasa asing, dan pemahaman tentang hukum perdagangan internasional sangat dibutuhkan di formasi yang juga dibuka oleh Kementrian Perdagangan ini.

29. Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Pertama

Posisi ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pialang berjangka, mengawasi transaksi di bursa berjangka, menangani pelanggaran, dan melindungi investor dari praktik yang merugikan.

Kementerian Perdagangan membuka formasi ini untuk mengawasi bursa berjangka yang perdagangannya mencapai triliunan rupiah. 

30. Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama

Penjamin Mutu Produk bertugas melakukan pengujian produk, memberikan sertifikasi SNI, melakukan surveillance terhadap produk bersertifikat, dan menangani produk yang tidak memenuhi standar.

Kementerian Perdagangan membuka formasi ini untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak bermutu. 

31. Jaksa Ahli Pertama

Jaksa adalah formasi paling bergengsi bagi lulusan hukum. Jaksa bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, mewakili negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. 

Seorang Jaksa harus memiliki integritas tinggi, kemampuan analisis hukum yang tajam, dan mental yang kuat karena sering berhadapan dengan kasus-kasus berat.

Kejaksaan RI membuka formasi ini dengan persyaratan ketat dan proses seleksi khusus tambahan setelah lulus SKD dan SKB. Setelah diterima, Anda akan mengikuti pendidikan khusus di Pusdiklat Kejaksaan sebelum dilantik menjadi Jaksa. 

Memang, persaingan formasi ini paling ketat di antara semua formasi karena formasi Jaksa selalu menjadi incaran utama lulusan hukum terbaik. 

Banyak lulusan hukum dengan IPK tinggi yang gagal di tahap SKD bukan karena tidak pintar, melainkan karena kurang familiar dengan pola soal, tidak terbiasa dengan sistem CAT, atau keliru dalam manajemen waktu saat ujian. 

Itulah mengapa bimbingan belajar CPNS menjadi investasi yang sangat perlu Anda pertimbangkan, terutama di ASN Institute yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan track record alumni yang berhasil lolos. 

ASN Institute memahami betul apa yang dibutuhkan peserta untuk sukses dalam seleksi CPNS. Program bimbingan dirancang secara sistematis mulai dari penguasaan materi dasar, drilling soal dengan tingkat kesulitan bertahap, hingga simulasi ujian yang persis seperti kondisi sebenarnya. 

ASN Institute juga menyediakan metode pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan setiap peserta. Anda akan mendapat try out berkala dengan analisis mendalam tentang kemampuan Anda, sehingga tahu persis bagian mana yang perlu ditingkatkan. 

Sistem pembelajarannya juga menggunakan platform CAT yang interface-nya mirip dengan ujian sesungguhnya, jadi Anda tidak akan kaget saat hari-H. 

Jangan biarkan kesempatan emas untuk menjadi ASN terlewat begitu saja karena persiapan yang setengah hati! 

32. Pemeriksa Forensik Digital

Pemeriksa Forensik Digital menangani pemeriksaan barang bukti digital dalam kasus pidana. Mereka bertugas melakukan ekstraksi data dari perangkat elektronik, menganalisis jejak digital, merekonstruksi kejadian dari bukti digital, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang dapat digunakan di pengadilan. 

Kejaksaan membuka formasi CPNS jurusan Hukum ini untuk memperkuat kemampuan penanganan cybercrime yang semakin meningkat. Di era digital, hampir semua kasus pidana melibatkan bukti digital sehingga keahlian forensik digital sangat dibutuhkan. 

33. Pemeriksa Ahli Pertama

Pemeriksa Ahli Pertama bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan kinerja program pemerintah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

BPK dan KPU membuka formasi ini untuk memperkuat fungsi pengawasan keuangan. Di BPK, Anda akan terlibat dalam pemeriksaan keuangan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 

Sementara di KPU, Pemeriksa bertugas mengaudit penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilu.

Penutup

Melihat banyaknya formasi CPNS untuk jurusan Hukum yang tersedia, peluang Anda untuk lolos sebenarnya cukup terbuka lebar. Namun, peluang tanpa persiapan maksimal tetap saja akan sia-sia. 

Yang membedakan antara mereka yang lolos dan yang gugur bukan hanya soal kemampuan akademis, tapi juga soal persiapan strategis menghadapi sistem tes CPNS yang kompetitif. 

Selain itu, jika sudah menentukan instansi tujuan, sebaiknya persiapkan persyaratan administrasi Anda sejak awal agar proses pendaftaran nanti lebih lancar.

Intinya, atur jadwal belajar Anda dengan baik, jaga kondisi fisik dan mental, serta tetap fokus pada tujuan Anda. Perlu diingat, seleksi ini tidak hanya menilai kemampuan intelektual, tetapi juga ketahanan mental. Tetap semangat dan semoga prosesnya berjalan sukses!

Sumber referensi berdasarkan data formasi CPNS 2024.