Pemerintah Konfirmasi Pemberian Uang Saku Rapat PNS Akan Dihilangkan Mulai 2026

Jakarta – Kabar penting bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengambil keputusan signifikan terkait pemberian uang saku rapat PNS.

Mulai tahun anggaran 2026, PNS yang mengikuti rapat sehari penuh (full day) di luar kantor tidak akan lagi menerima uang saku harian.

Kebijakan penghapusan uang saku pns rapat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.

PMK ini telah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 Mei 2025 dan diundangkan pada 20 Mei 2025. Selain uang saku rapat pegawai negeri sipil, kebijakan ini juga mencakup penghapusan tunjangan komunikasi atau uang pulsa bagi PNS.

Lantas, apa alasan di balik keputusan ini dan bagaimana detail ketentuannya? Artikel ini akan mengulas tuntas mengenai kebijakan uang saku rapat pns dihapus dan dampaknya.

Alasan Penghapusan Uang Saku Rapat PNS

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, mengungkapkan bahwa perubahan dalam satuan biaya tahun 2026 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja, khususnya belanja barang.

“Di tahun 2026 yang full day pun kita sudah hapus uang sakunya. Ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk terhadap belanja barang ya,” ujar Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (2/6/2025).

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan efisiensi sebelumnya. Pada tahun 2025 ini, pemerintah telah terlebih dahulu menghapus uang saku untuk rapat setengah hari di luar kantor. Dengan demikian, mulai tahun 2026, hanya rapat yang mengharuskan pesertanya menginap (full board) yang masih akan mendapatkan uang saku harian atau uang harian perjalanan dinas.

“Jadi yang ada uang saku per hari itu hanya untuk rapat yang harus menginap atau yang full board ya. Jadi dengan demikian pemberian uang saku atau uang harian itu hanya untuk kegiatan yang fullboard ya yang menginap,” tegas Lisbon.

Penghapusan Uang Pulsa PNS

Selain uang saku rapat pns, Kemenkeu juga memutuskan untuk menghapus biaya komunikasi atau uang pulsa bagi PNS mulai tahun 2026.

Lisbon menjelaskan bahwa kebijakan pemberian uang pulsa ini awalnya diterapkan saat puncak pandemi COVID-19, di mana banyak kegiatan rapat dan koordinasi dilakukan secara daring (online) karena pembatasan mobilitas.

“Penghapusan biaya komunikasi, karena memang sudah tidak relevan lagi biaya itu diberikan,” kata Lisbon. Seiring dengan normalisasi kondisi dan kembalinya aktivitas perkantoran secara tatap muka, relevansi pemberian tunjangan pulsa ini dinilai berkurang. Kombinasi penghapusan uang saku rapat dan pulsa pns ini menjadi bagian dari penyesuaian anggaran pemerintah.

Besaran Uang Saku Rapat PNS yang Dihapus

Meskipun tidak semua PNS menerima uang saku pns dalam jumlah besar setiap harinya, penghapusan ini tetap akan dirasakan.

Lisbon menyebutkan bahwa besaran uang saku rapat yang biasa diterima oleh PNS per orang setiap harinya bisa mencapai sekitar Rp 130.000 per hari untuk rapat full day.

Dengan dihapusnya komponen ini, PNS yang sering mengikuti rapat di luar kantor tentu akan merasakan perbedaannya.

Syarat Ketat Pelaksanaan Rapat di Luar Kantor Tetap Berlaku

Meskipun uang saku rapat pns dihapus untuk kategori full day, bukan berarti pelaksanaan rapat di luar kantor menjadi lebih longgar.

Lisbon menegaskan bahwa tetap ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah jika ingin menyelenggarakan rapat di luar kantor.

Beberapa syarat tersebut meliputi:

1. Adanya output atau hasil konkret yang harus segera dicapai dari rapat tersebut.
2. Rapat melibatkan fungsi koordinasi dengan kementerian/lembaga lain.
3. Rapat mengundang berbagai narasumber dari luar instansi.

“Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk boleh melakukan rapat di luar kantor,” tegasnya. Pengetatan syarat ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi agar rapat di luar kantor benar-benar dilakukan untuk keperluan yang mendesak dan strategis.

Dampak Kebijakan dan Harapan Pemerintah

Keputusan untuk menghapus uang saku rapat pegawai negeri sipil dan uang pulsa ini tentu akan memiliki berbagai implikasi.

Dari sisi pemerintah, ini adalah langkah konkret untuk menekan belanja barang dan mengalokasikan anggaran untuk prioritas pembangunan lainnya.

Dari sisi PNS, mungkin akan ada penyesuaian dalam penerimaan tambahan di luar gaji dan tunjangan pokok.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat dipahami oleh seluruh ASN sebagai bagian dari upaya bersama untuk efisiensi anggaran negara.

Di sisi lain, pengetatan syarat rapat di luar kantor diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas rapat itu sendiri.

Persiapan Menjadi PNS! Berlatih Sejak Dini

Dinamika kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan ASN, seperti perubahan aturan uang saku pns rapat, menunjukkan bahwa menjadi abdi negara juga menuntut adaptabilitas.

Bagi Anda yang bercita-cita menjadi PNS, pemahaman terhadap sistem kerja dan regulasi kepegawaian menjadi penting, selain tentunya persiapan menghadapi seleksi yang kompetitif.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) adalah gerbang utama yang harus dilalui.

Ada isu bahwa CPNS 2025 akan ditiadakan atau ditunda pelaksanaannya, ini menjadi kabar yang kurang baik bagi calon cpns yang ingi daftar tahun ini, namun kabar baiknya adalah calon cpns dapat berlatih sejak dini untuk mempersiapkan diri mengahadapi seleksi cpns yang ketat dan kompetitif setiap tahunnya.

Untuk membantu Anda meraih skor maksimal dan memahami pola soal, ASN Institute hadir dengan platform Try Out CPNS GRATIS dan juga program bimbel online premium.

Latih kemampuan Anda dengan ribuan soal berkualitas, ikuti simulasi CAT BKN yang akurat, dan tingkatkan kepercayaan diri Anda bersama ASN Institute!

Penutup

Keputusan pemerintah untuk menghapus uang saku rapat PNS untuk kategori full day dan uang pulsa mulai tahun 2026 adalah langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran.

Kebijakan ini tertuang dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan menjadi kelanjutan dari penghapusan uang saku rapat setengah hari yang sudah berlaku tahun ini.

Meskipun komponen uang saku pns ini akan hilang, pemerintah memastikan bahwa rapat di luar kantor tetap bisa dilaksanakan dengan syarat yang lebih ketat dan fokus pada output yang jelas.

Diharapkan, kebijakan penghapusan uang saku rapat dan pulsa pns ini dapat mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta dipahami oleh seluruh ASN sebagai bagian dari penyesuaian anggaran negara.

Selalu pantau informasi resmi dari Kemenkeu dan instansi terkait mengenai implementasi uang saku rapat pns dihapus ini.