Setiap kebijakan pemerintah yang Anda rasakan dampaknya hari ini, entah itu program subsidi, peraturan daerah, atau perubahan sistem pelayanan publik, itu semua adalah hasil pekerjaan analis kebijakan ahli pertama. Namun, tugas analis kebijakan juga tidak sesederhana itu.
Jadi, jika Anda tertatik untuk melamar formasi ini pada pengadaan CPNS mendatang, sebaiknya pahami dengan detail apa itu analis kebijakan ahli pertama pada penjelasan berikut ini.
Ketahui apa saja yang akan menjadi tanggung jawab Anda jika kelak menduduki jabatan ini agar Anda bisa tahu seberapa cocok Anda menjadi analis kebijakan ahli pertama.
Apa Itu Analis Kebijakan Ahli Pertama?
Analis kebijakan ahli pertama adalah jabatan fungsional dengan golongan ruang III/a hingga III/b yang menjadi pintu masuk bagi PNS yang ingin berkarier di jalur perumusan kebijakan.
Berbeda dengan jabatan struktural yang fokus pada kepemimpinan unit kerja, analis kebijakan bekerja dengan substansi. Mereka membaca situasi lapangan, menelaah regulasi yang berlaku, dan menyusun dokumen yang menjadi dasar pertimbangan pengambil keputusan.
Pada jenjang ahli pertama, kompleksitas pekerjaannya masih berada di tingkat yang terstruktur dan terbimbing, namun kontribusinya terhadap kualitas kebijakan sudah nyata dan terukur.
Jabatan ini tersedia di hampir seluruh instansi pemerintah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan, mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah.
Jenjang kariernya pun jelas: dari Ahli Pertama, Anda dapat naik ke Ahli Muda, Ahli Madya, hingga Ahli Utama, dengan akumulasi angka kredit sebagai tolok ukur perkembangan kompetensi.
Untuk menduduki jabatan ini, Anda perlu memiliki ijazah minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV dari program studi yang relevan, seperti Manajemen, Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara, atau Ilmu Sosial lainnya.
Selain itu, kemampuan riset, analisis data, dan komunikasi tertulis abdalah bekal yang setidaknya harus Anda miliki karena ketiganya akan Anda gunakan setiap hari dalam pekerjaan ini.
Tugas Analis Kebijakan Ahli Pertama
Untuk lebih lengkapnya, berikut 7 uraian tugas analis kebijakan ahli pertama, mulai dari mengidentifikasi isu dan mengumpulkan data hingga mendokumentasikan proses dan hasil analisis kebijakan:
1. Mengidentifikasi Isu dan Mengumpulkan Data Kebijakan
Sebelum sebuah kebijakan bisa dirumuskan, masalahnya harus dipahami dengan baik. Nah, analis kebijakan ahli pertama bertugas mengidentifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat atau di dalam instansi, lalu mengumpulkan data yang relevan sebagai bahan analisis.
Data ini bisa bersumber dari laporan lapangan, survei, kajian literatur, maupun koordinasi dengan unit kerja terkait. Tanpa tahap ini, seluruh proses perumusan kebijakan berikutnya tidak akan punya pijakan yang kuat.
2. Menyusun Telaahan Staf dan Draf Rekomendasi Kebijakan
Setelah data terkumpul, tugas berikutnya adalah menyusun telaahan staf, yaitu dokumen yang memaparkan analisis situasi, alternatif solusi, dan rekomendasi yang dapat diambil oleh pimpinan. Dokumen ini menjadi salah satu produk utama dari jabatan ini.
3. Menyusun Naskah Akademik
Untuk kebijakan yang membutuhkan landasan hukum lebih kuat, seperti peraturan daerah atau regulasi baru di tingkat kementerian, analis kebijakan ahli pertama turut terlibat dalam penyusunan naskah akademik.
Dokumen ini berisi kajian teoritis, empiris, dan yuridis yang mendasari mengapa sebuah kebijakan perlu dibuat atau diubah. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian tinggi dan pemahaman yang baik terhadap konteks hukum yang berlaku.
4. Memantau dan Mengevaluasi Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang sudah berjalan bukan berarti urusan selesai. Analis kebijakan ahli pertama bertugas memantau dan mengevaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan mencapai tujuannya.
Apakah ada hambatan di lapangan? Apakah sasaran yang dituju benar-benar terdampak? Temuan dari evaluasi ini kemudian menjadi bahan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
5. Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan
Kebijakan yang baik tidak akan efektif jika tidak dipahami oleh pihak yang menjalankannya. Oleh karena itu, analis kebijakan ahli pertama berperan dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi, baik kepada aparatur pemerintah lainnya maupun kepada masyarakat yang terdampak langsung.
6. Berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan
Perumusan kebijakan tidak bisa dilakukan sendiri. Tupoksi analis kebijakan ahli pertama secara eksplisit mencakup koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik lintas unit dalam satu instansi maupun lintas instansi.
Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari.
7. Mendokumentasikan Proses dan Hasil Analisis Kebijakan
Setiap kegiatan analisis yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bukti pertanggungjawaban profesional yang juga menjadi bahan akumulasi angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan.
Jika Anda semakin yakin ingin memilih formasi ini setelah memahami apa itu analis kebijakan ahli pertama beserta tugas-tugasnya, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS.
Daripada belajar sendiri dan bingung harus mulai dari mana, sebaiknya ikuti kursus CPNS di ASN Institute.
Di ASN Institute, Anda akan belajar pola soal TIU, TWK, dan TKP secara sistematis, mempelajari teknik menjawab soal dengan cepat dan tepat, serta berlatih menggunakan simulasi CAT yang meniru sistem ujian resmi.
Dengan metode ini, Anda tidak hanya menguasai materi, tetapi juga terbiasa menghadapi tekanan waktu saat ujian.
Jangan tunggu lagi! Siapkan diri Anda menghadapi tes CPNS bersama ASN Institute sekarang juga.
Penutup
Sekarang Anda sudah punya gambaran yang jauh lebih utuh tentang apa itu analis kebijakan ahli pertama. Setiap tugas yang diemban langsung bersentuhan dengan kualitas kebijakan yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Jika Anda memiliki minat yang tulus terhadap persoalan publik, terbiasa berpikir analitis, dan ingin berkontribusi nyata dalam tata kelola pemerintahan, maka apa itu analis kebijakan ahli pertama bukan lagi sekadar pertanyaan, melainkan jawaban atas arah karier yang ingin Anda tempuh.
Pastikan kualifikasi pendidikan Anda sesuai, asah kompetensi analisis dan komunikasi Anda, dan persiapkan seleksi dengan sungguh-sungguh. Semangat terus dan semoga sukses!
Sumber referensi:
https://peraturan.bpk.go.id/Download/370281/Permenpan%20RB%20Nomor%2018%20Tahun%202024.pdf
