Jika Anda sedang mencari informasi terkini tentang peluang karir di sektor pemerintahan, khususnya di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), maka Anda berada di tempat yang tepat.
Akhir tahun 2025 membawa angin segar dengan dibukanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Formasi PPPK KemenHAM menjadi salah satu yang paling diminati karena menawarkan stabilitas kerja dan kontribusi langsung bagi negara.
Dalam artikel ini, kita akan bahas secara mendalam tentang formasi PPPK KemenHAM, mulai dari daftar posisi yang tersedia hingga syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Formasi PPPK KemenHAM tahun ini total mencapai 500 posisi, yang tersebar di berbagai unit kerja pusat dan wilayah.
Ini adalah kesempatan emas bagi Anda yang memiliki pengalaman kerja relevan dan ingin bergabung dengan tim yang mendukung penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Mari kita telusuri lebih lanjut, karena memahami formasi PPPK KemenHAM dengan baik bisa jadi kunci sukses Anda dalam proses seleksi.
Daftar Formasi PPPK KemenHAM
Pemerintah telah menetapkan kebutuhan yang cukup variatif untuk mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan kementerian ini.
Secara umum, alokasi kebutuhan ini mencakup unit pusat hingga kantor wilayah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 500 formasi yang tersedia.
Berikut adalah beberapa daftar formasi PPPK KemenHAM yang menjadi prioritas pada seleksi tahun ini:
- Perencana Ahli Pertama: Dibuka untuk memenuhi kebutuhan evaluasi dan penyusunan kebijakan strategis.
- Apoteker Ahli Pertama: Ditempatkan di unit pelayanan kesehatan atau sekretariat jenderal.
- Penata Layanan Operasional: Fokus pada manajemen layanan dan penanganan pengaduan.
- Pengelola Layanan Operasional: Mendukung efektivitas operasional internal instansi.
- Analis SDM Aparatur Ahli Pertama: Bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian.
Setiap posisi memiliki Syarat yang spesifik, sehingga Anda perlu memastikan latar belakang pendidikan Anda relevan dengan jabatan yang dituju.
Misalnya, formasi PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia perencana ahli pertama sangat cocok bagi lulusan S1 Ekonomi atau Ilmu Pemerintahan.
Sementara itu, formasi PPPK KemenHAM apoteker ahli pertama dikhususkan bagi lulusan profesi Apoteker yang sudah memiliki izin praktik resmi.
Bagi Anda yang memiliki latar belakang administrasi atau pelayanan publik, formasi PPPK KemenHAM pengelola layanan operasional dan formasi PPPK KemenHAM penata layanan operasional bisa menjadi pilihan karier yang sangat menjanjikan.
Syarat Daftar PPPK KemenHAM 2025
Berikut adalah daftar lengkap syarat pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025, berdasarkan pengumuman resmi. Saya susun dalam bentuk list poin agar lebih mudah dipahami dan dicek satu per satu.
Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat pendaftaran di https://sscasn.bkn.go.id.
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (untuk pidana 2 tahun atau lebih).
- Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, TNI/Polri, atau pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD).
- Tidak sedang menjabat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, atau Polri.
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik maupun terlibat politik praktis.
- Tidak pernah terlibat pelanggaran seleksi ASN sebelumnya.
- Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN yang sedang dalam proses penetapan NI PPPK.
- Belum pernah mengundurkan diri setelah lulus seleksi ASN atau setelah mendapat NI (dalam masa sanksi).
- Belum pernah mendaftar PPPK di instansi lain pada periode 2025 ini.
- Tidak terlibat organisasi terlarang atau ormas yang dicabut badan hukumnya.
- Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah setelah lulus seleksi, termasuk bebas narkotika/psikotropika).
- Untuk lulusan luar negeri: Ijazah dan konversi IPK harus disetarakan oleh Kementerian Pendidikan.
Syarat PPPK KemenHAM Perencana Ahli Pertama
Untuk formasi PPPK KemenHAM perencana ahli pertama, syarat khususnya meliputi pengalaman minimal 2 tahun di bidang penyusunan rencana, kebijakan, program strategis, hingga anggaran.
Kualifikasi pendidikan: S-1 atau D-IV di bidang Ekonomi, Manajemen, Administrasi Publik, Hukum, atau Statistik. Ini adalah posisi yang menuntut kemampuan analisis mendalam, jadi jika Anda punya background perencanaan, ini cocok banget!
Syarat PPPK KemenHAM Penata Layanan Operasional
Mirip tapi lebih tinggi, syarat PPPK KemeHAM penata layanan operasional juga butuh pengalaman 2 tahun di area serupa, tapi dengan pendidikan S-1 semua jurusan.
Fokus pada penataan modul, kurikulum, dan layanan operasional, membuatnya ideal untuk yang suka bekerja dinamis.
Buat anda yang ingin gambaran soal penata layanan operasional sangat di sarankan untuk membaca artikel berikut.
Syarat PPPK KemenHAM Apoteker Ahli Pertama
Bagi formasi PPPK KemenHAM apoteker ahli pertama, syaratnya lebih spesifik: pengalaman 2 tahun di fasilitas kefarmasian atau industri farmasi, plus Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku.
Pendidikan minimal S-1 Farmasi dengan sertifikat profesi. Jabatan ini langka, hanya 2 posisi, jadi persaingan ketat tapi rewardnya besar untuk kontribusi di sektor kesehatan KemenHAM.
Syarat PPPK KemenHAMPengelola Layanan Operasional
Formasi PPPK KemenHAM pengelola layanan operasional mensyaratkan pengalaman 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, atau penyuluhan.
Kualifikasi: D-III semua jurusan. Ini jabatan entry-level yang fleksibel, cocok bagi lulusan diploma yang ingin memulai karir di pemerintahan.
Syarat PPPK KemenHAM Analis SKD Ahli Pertama
Pada Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama.
Syarat PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia untuk jabatan ini mencakup pengalaman minimal 2 tahun di bidang SDM, kepegawaian, atau personalia.
Pendidikan: S-1 atau D-IV di Ilmu Administrasi Negara, Manajemen Publik, atau Ilmu Pemerintahan.
Dengan 242 posisi, ini adalah formasi PPPK KemenHAM terbesar, jadi peluangnya lebar asal memenuhi syarat PPPK KemenHAM secara keseluruhan.
Seleksi formasi PPPK KemenHAM melibatkan tahap administrasi, kompetensi via CAT, dan tes tambahan.
Timeline dimulai dari pengumuman 31 Desember 2025 hingga penetapan NI PPPK Mei 2026. Pantau situs resmi KemenHAM dan BKN untuk update.
Nah, untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi, saya sarankan coba tryout PPPK online gratis di ASN Institute.
Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini agar punya gambaran bentuk soal pada saat ujian nanti.
Penutup
formasi PPPK KemenHAM 2025 ini bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan untuk berkontribusi bagi bangsa.
Dengan memahami syarat dan daftar formasi PPPK KemenHAM, Anda sudah selangkah lebih maju.
Tetap semangat, persiapkan diri dengan baik, dan semoga sukses! Jika ada pertanyaan, pantau info resmi ya.
Sumber refrensi:
https://cdn.kemenham.go.id/PENGUMUMAN%20SELEKSI%20PPPK%20KEMENHAM%202025.pdf
