Jakarta – Aksi demonstrasi besar-besaran yang mengepung sejumlah titik vital di Jakarta pada Jumat (29/8/2025) berdampak langsung pada operasional pemerintahan.
Untuk mengantisipasi meluasnya unjuk rasa dan menjamin keselamatan pegawai, kebijakan kerja fleksibel atau WFA PNS (Work From Anywhere) diterapkan di beberapa instansi pemerintah, sementara sejumlah agenda kenegaraan penting terpaksa dibatalkan.
Aksi massa yang terkonsentrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Markas Brimob Kwitang, dan Polda Metro Jaya menciptakan situasi yang tidak kondusif.
Di Gedung DPR RI, situasi sempat memanas ketika massa berhasil menembus gerbang pagar, meskipun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan.
Merespons kondisi ini, pemerintah memberikan kelonggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bekerja dari kantor.
Penerapan WFA PNS ini menjadi solusi situasional untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa membahayakan para pegawai.
Dasar Hukum Kebijakan WFA PNS
Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa tidak ada instruksi khusus yang dikeluarkan secara mendadak terkait situasi hari ini.
Sebaliknya, kebijakan WFA PNS ini mengacu pada aturan yang sudah ada sebelumnya.
Landasan hukum yang memperbolehkan PNS boleh WFA adalah Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah (Flexible Working Arrangement).
“Kita tidak atur secara khusus. Instansi masing-masing mengatur sejalan dengan kebijakan yang ada,” kata Averrouce kepada media.
Ia menegaskan bahwa instansi pemerintah diharapkan dapat menerapkan fleksibilitas kerja secara terukur, berbasis kinerja, dan yang terpenting, tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Aturan ini memberikan kewenangan kepada pimpinan di setiap instansi untuk menilai kondisi dan membuat keputusan terbaik bagi unit kerjanya.
Oleh karena itu, WFA PNS diizinkan sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat di lapangan.
PNS Diizinkan WFA Dampak dari Demo di Berbagai Kementerian
Beberapa kementerian yang lokasinya berdekatan dengan titik aksi unjuk rasa langsung mengambil langkah untuk menerapkan kerja fleksibel.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, setidaknya dua kementerian telah mengonfirmasi penerapan kebijakan ini:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa meskipun tidak ada imbauan WFH massal, pimpinan unit (deputi) diberikan keleluasaan untuk mengizinkan stafnya bekerja dari lokasi lain.
“Kita tidak menerapkan WFH, tapi menyesuaikan saja nanti masing-masing deputi,” ujarnya.
Meskipun para pimpinan tetap hadir di kantor untuk rapat, banyak pegawai yang memilih opsi WFA PNS karena demo.
Kementerian Perdagangan
Instansi ini secara lebih eksplisit memberikan arahan untuk WFA. Seorang PNS Kemendag mengonfirmasi, “Hari ini Kemendag WFA, bisa ke kantor, bisa kerja dari rumah.”
Akibatnya, suasana kantor Kemendag dilaporkan lebih sepi dari biasanya, kemungkinan besar karena lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan pusat aksi.
Langkah bahwa PNS bisa WFA ini menunjukkan adanya adaptasi birokrasi terhadap dinamika sosial dan keamanan di ibu kota, dengan memprioritaskan keselamatan pegawai.
Dampak Demo: Agenda Penting Pemerintah Dibatalkan
Eskalasi unjuk rasa tidak hanya berdampak pada pola kerja ASN, tetapi juga memaksa pembatalan sejumlah agenda penting pemerintah dan Bank Indonesia:
Konferensi Pers APBN KiTa
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengumumkan pembatalan konferensi pers bulanan APBN KiTa yang seharusnya digelar pada Jumat pagi.
Acara vital yang biasanya dipimpin oleh Menteri Keuangan ini dijadwalkan ulang ke hari Rabu, 3 September 2025.
Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD
Agenda yang lebih besar, yaitu Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2025, yang rencananya diadakan di Istana Negara, juga dibatalkan.
Acara ini seharusnya dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Bank Indonesia, serta jajaran menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
Pembatalan ini menggarisbawahi betapa seriusnya dampak situasi keamanan terhadap agenda kenegaraan.
Kebijakan WFA PNS menjadi salah satu dari serangkaian respons pemerintah untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga.
Membangun Karier Stabil di Tengah Ketidakpastian
Situasi seperti ini menunjukkan pentingnya memiliki karier yang stabil dan terjamin seperti menjadi seorang ASN. Di tengah dinamika eksternal yang tidak menentu, profesi abdi negara menawarkan kepastian.
Bagi Anda yang bercita-cita membangun karier yang kokoh, persiapan matang adalah kunci.
Bergabunglah dengan try out cpns online gratis di ASN Institute untuk membekali diri Anda dengan pengetahuan dan strategi terbaik dalam menghadapi seleksi.
Wujudkan impian Anda menjadi bagian dari aparatur negara yang andal.
Penutup
Kebijakan WFA PNS yang diterapkan selama aksi demonstrasi besar di Jakarta adalah cerminan dari birokrasi yang adaptif dan responsif.
Berlandaskan peraturan yang sudah ada, pemerintah mampu menyeimbangkan antara keselamatan pegawai dan keberlangsungan pelayanan publik.
Namun, dampak yang lebih luas hingga pembatalan agenda kepresidenan menunjukkan betapa situasi keamanan ibu kota sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan.
Fleksibilitas kerja seperti WFA PNS kemungkinan akan semakin relevan di masa depan untuk menghadapi berbagai tantangan serupa.
Sumber Referensi:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8086418/pns-bisa-wfh-saat-jakarta-dikepung-demo-ini-aturannya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20250829155742-4-662635/antisipasi-demo-meluas-pns-diizinkan-wfa
