Pemerintah pusat meluncurkan sebuah gebrakan besar untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Melalui inisiatif strategis Koperasi Merah Putih, sebuah ekosistem ekonomi baru berbasis gotong royong tengah dibangun.
Terobosan yang paling signifikan adalah rencana pemerintah untuk menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung di setiap unit koperasi merah putih di seluruh Indonesia.
Kabar ini menjadi angin segar bagi ribuan desa, karena kehadiran tenaga profesional ini diharapkan dapat mengakselerasi operasional dan tata kelola koperasi tanpa membebani keuangan koperasi itu sendiri.
Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara dalam membangun ekonomi dari akar rumput.
Apa itu koperasi merah putih
Bagi yang masih awam, pertanyaan pertama tentu adalah, apa itu koperasi merah putih?
Secara mendasar, Koperasi Merah Putih adalah (Kopdes Merah Putih) sebuah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota masyarakat desa atau kelurahan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif.
Berbeda dari badan usaha lain, Koperasi desa Merah Putih Desa ini dirancang untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk berlatih bersaing secara produktif, mengelola bantuan pemerintah secara transparan, dan pada akhirnya, mengejar ketertinggalan dari BUMN dan swasta.
Dengan peluncuran 80.081 unit di seluruh Indonesia, Koperasi desa Merah Putih diproyeksikan menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi desa.
Pengurus Koperasi Merah Putih
Salah satu tantangan utama dalam operasional koperasi di tingkat desa adalah masalah sumber daya manusia dan pembiayaan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara tegas menyatakan bahwa menjadi pengurus koperasi desa merah putih adalah sebuah bentuk pengabdian.
“Tidak ada gaji bulanan bagi pengurus koperasi. Gajiannya berbasis hasil kerja. Jadi kalau untung, ya dihitung berapa untuk desa, berapa untuk operasional,” tegas Zulkifli Hasan.
Prinsip ini sejalan dengan semangat koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Namun, pemerintah menyadari bahwa untuk menjalankan operasional harian yang profesional, dibutuhkan tenaga administrasi yang andal. Di sinilah peran PPPK menjadi sangat krusial.
PPPK Koperasi Merah Putih: Solusi dari Pemerintah Pusat
Untuk menjawab tantangan di atas, pemerintah membuka opsi strategis: menempatkan ASN berstatus PPPK di setiap Koperasi desa Merah Putih.
Kehadiran PPPK Koperasi Merah Putih ini akan menjadi game-changer. “Makanya, pemerintah bantu dari PPPK,” ujar Zulkifli Hasan.
Mekanismenya sederhana: pemerintah daerah diimbau untuk mengajukan dua hingga tiga orang PPPK untuk ditempatkan di setiap Koperasi Merah Putih di wilayahnya.
Dengan estimasi 1.000 Kopdes yang aktif, dibutuhkan sekitar 2.000 PPPK. Gaji para PPPK ini akan ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui APBN.
“Ajukan, nanti ditempatkan di Kopdes. Negara yang bayar, sehingga koperasi tidak keluar uang,” tambahnya.
Ini adalah sebuah intervensi positif untuk memastikan Koperasi Merah Putih dapat berjalan secara profesional sejak awal.
Syarat Menjadi Pengurus Koperasi Merah Putih dan Peran PPPK
Meskipun belum ada syarat menjadi pengurus koperasi merah putih yang dirilis secara formal dan terpusat, prinsipnya adalah mereka merupakan anggota masyarakat desa setempat yang dipilih berdasarkan kepercayaan dan kapasitas.
Sementara itu, peran PPPK yang ditempatkan akan lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif, seperti:
- Membantu tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Mengelola administrasi penyaluran bantuan pemerintah.
- Mengoperasikan sistem digital untuk pelaporan stok, penjualan, dan keuntungan.
- Membantu pelatihan dan pembinaan bagi anggota koperasi.
Kehadiran PPPK ini diharapkan dapat meningkatkan literasi administrasi dan kemampuan manajerial di tingkat Koperasi Merah Putih.
Menjadi Bagian dari Pembangunan Desa
Peluang untuk ditempatkan di Koperasi Merah Putih membuka sebuah jalur pengabdian baru yang sangat mulia bagi para ASN.
Ini adalah kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput.
Untuk bisa menjadi bagian dari inisiatif strategis ini, langkah pertama adalah dengan menaklukkan seleksi ASN, baik CPNS maupun PPPK.
Persiapkan diri Anda secara maksimal dengan mengikuti bimbingan belajar pppk online di ASN Institute.
Dengan materi yang relevan dan ribuan soal latihan, Anda akan lebih siap untuk bersaing dan meraih kesempatan untuk mengabdi.
Penutup
Inisiatif penempatan PPPK di Koperasi Merah Putih adalah sebuah terobosan yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa.
Ini adalah sinergi antara pembangunan SDM aparatur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Dengan dukungan tenaga profesional yang gajinya ditanggung negara, diharapkan Koperasi Merah Putih dapat tumbuh menjadi lembaga yang mandiri, berdaya saing, dan benar-benar menjadi soko guru perekonomian desa.
Sumber Referensi:
https://beritakaltim.co/2025/08/03/pemerintah-tempatkan-pppk-di-koperasi-merah-putih/
https://suarantb.com/2025/08/03/pemerintah-buka-opsi-tempatkan-pppk-ke-kopdes-merah-putih/
