Regulasi Resmi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Keputusan MenPAN-RB

Penantian panjang para tenaga honorer atau non-ASN yang tidak terakomodir dalam seleksi PPPK penuh waktu 2024 akan segera menemukan titik terang.

Pemerintah, melalui Kementerian PANRB dan BKN, secara resmi mengumumkan bahwa regulasi PPPK paruh waktu yang telah lama dinantikan dijadwalkan akan terbit pada Oktober 2025.

Terbitnya regulasi PPPK ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan penataan pegawai non-ASN.

Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa pada tahun 2026, tidak ada lagi status honorer dan semua pegawai di lingkungan pemerintah memiliki status kepegawaian yang jelas, baik sebagai PNS, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu.

Regulasi PPPK Paruh Waktu

Kepastian mengenai jadwal penerbitan regulasi PPPK paruh waktu ini menjadi kabar yang sangat penting.

Kepala Bidang Pengadaan Informasi dan Pembinaan Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan, Febry Wahyu Setyaningsih, mengonfirmasi hal ini setelah mengikuti rapat koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN.

“Pada rapat koordinasi via Zoom bersama Kemenpan-RB dan BKN, disampaikan bahwa regulasi pengangkatan PPPK, terutama PPPK paruh waktu, akan ditetapkan pada bulan Oktober 2025,” ungkap Febry.

Regulasi pengangkatan pppk paruh waktu ini akan berisi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang sangat detail, mencakup mekanisme penempatan, kesesuaian kualifikasi pendidikan, hingga sistem penggajian.

Dengan adanya regulasi pppk ini, semua informasi simpang siur yang selama ini beredar akan terjawab tuntas.

Peraturan P3K Terbaru

Sebagai bagian dari peraturan p3k terbaru, skema paruh waktu ini dirancang khusus sebagai solusi “penyelamatan” bagi tenaga non-ASN agar tidak terjadi PHK massal.

Prioritas utama diberikan kepada mereka yang telah terdata di database BKN dan telah mengikuti seleksi kompetensi (Selkom) tahun 2024.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, honorer dengan kategori berikut memiliki peluang besar untuk diangkat:

1. R2: Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdata di BKN.
2. R3: Non-ASN yang terdata di database BKN, tetapi bukan eks THK-II.

R3T: Peserta R3 yang masuk dalam formasi tampungan.

Sementara itu, untuk kategori R4 (non-ASN tidak terdata di BKN), nasibnya masih menunggu regulasi PPPK turunan selanjutnya.

Mekanisme Pengangkatan Sesuai Regulasi P3K

Bagaimana proses pengangkatannya akan berjalan setelah regulasi p3k ini terbit? Prosesnya akan berjalan secara bertahap dan terstruktur.

Penyelesaian PPPK Penuh Waktu Tahap II

Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pengangkatan dan penyerahan SK bagi peserta yang telah lulus seleksi PPPK penuh waktu Tahap II. Targetnya, penyerahan SK ini rampung paling lambat pada Oktober 2025.

Pengusulan Formasi Paruh Waktu

Setelah itu, barulah instansi akan memulai proses pengusulan formasi untuk PPPK paruh waktu, yang didasarkan pada data honorer yang telah mengikuti Selkom 2024.

Penetapan dan Pengangkatan

Pemerintah pusat akan menetapkan formasi dan mekanisme pengangkatannya akan berjalan sesuai dengan peraturan p3k paruh waktu yang akan terbit.

Regulasi PPPK Terbaru 2025: Fokus pada Penataan

Regulasi pppk terbaru 2025 ini menjadi penanda bahwa fokus pemerintah adalah pada penataan pegawai yang sudah ada.

BKPSDM Kota Pekalongan, misalnya, menyatakan bahwa mereka belum membahas pengadaan PPPK untuk tahun 2025 dan 2026 karena masih fokus pada penyelesaian angkatan 2024.

“Untuk pengadaan PPPK tahun 2025 dan 2026, saat ini belum dibahas lebih lanjut karena kami sedang menyelesaikan tahap akhir dari proses seleksi 2024,” jelas Febry.

Ini mengindikasikan bahwa regulasi pppk yang akan datang akan sangat berorientasi pada penyelesaian status honorer.

Persiapan adalah Kunci di Setiap Seleksi

Terbitnya regulasi PPPK paruh waktu yang berdasarkan hasil tes 2024 menjadi pengingat betapa pentingnya meraih skor setinggi mungkin dalam setiap seleksi ASN.

Nilai yang Anda peroleh hari ini bisa menjadi penentu nasib Anda di masa depan, bahkan jika Anda tidak lulus formasi utama.

Bagi Anda yang akan mengikuti seleksi PPPK di kesempatan berikutnya, jangan sia-siakan peluang.

Persiapkan diri Anda secara maksimal dengan bergabung di bimbel pppk online di ASN Institute.

Dengan ribuan soal latihan, simulasi CAT yang akurat, dan materi yang dirancang sesuai kisi-kisi terbaru, Anda dapat membangun keunggulan kompetitif dan meraih peringkat terbaik.

Penutup

Kesimpulannya, penerbitan regulasi PPPK paruh waktu pada Oktober 2025 akan menjadi momen yang sangat dinantikan.

Ini akan memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi penataan jutaan tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.

Bagi para honorer, ini adalah saat yang tepat untuk terus memantau informasi resmi dari BKN dan KemenPANRB, sambil berharap proses ini berjalan lancar dan adil sesuai dengan regulasi PPPK yang dijanjikan.

Alur Administrasi Penetapan NIP dan Penandatanganan Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu

Kementerian PAN-RB bersama Badan Kepegawaian Negara menetapkan pedoman teknis pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu:

• Pengusulan Formasi oleh PPK Instansi: Pejabat Pembina Kepegawaian pemerintah daerah menyampaikan rincian nama honorer terdata BKN yang tidak tertampung dalam formasi penuh waktu.
• Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP BKN: BKN menerbitkan nomor induk kepegawaian resmi setelah memvalidasi SPTJM kepala daerah dan database BPKP.
• Penerbitan Keputusan Pengangkatan & SPMT: Kepala daerah menandatangani SK pengangkatan dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai dasar pembayaran upah bulanan.

Dapatkan bimbingan intensif persiapan seleksi CASN bersama modul teruji di Bimbel PPPK ASN Institute dan try out CAT di Tryout Online ASN Institute.