Di tengah harapan besar para tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian status melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru membawa kabar yang kurang menggembirakan.
Peluang pengangkatan melalui jalur info PPPK paruh waktu ini diungkapkan semakin menipis.
Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi ratusan ribu tenaga non-ASN yang tidak terakomodir dalam seleksi penuh waktu dan menggantungkan nasibnya pada skema transisi ini.
Lalu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab menipisnya peluang info PPPK paruh waktu ini?
Info PPPK Paruh Waktu Terbaru
Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrulloh, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, membeberkan data yang menjadi dasar dari kabar buruk ini.
Dari total potensi 1,37 juta tenaga honorer yang bisa diangkat, ternyata ada 66.495 orang atau sekitar 4,9% yang tidak diusulkan oleh instansi pemerintah daerahnya masing-masing.
Selain itu, masih ada 235.533 tenaga paruh waktu lainnya yang hingga kini usulannya belum masuk ke BKN.
Ketidakjelasan nasib ratusan ribu honorer inilah yang menjadi inti dari info PPPK paruh waktu terbaru saat ini.
4 Alasan Utama Kenapa Honorer Tidak Diusulkan
BKN mengidentifikasi ada empat alasan utama mengapa puluhan ribu honorer ini gagal diusulkan oleh instansinya, yang secara langsung memperkecil peluang info lowongan pppk paruh waktu:
- Tidak Aktif Bekerja (41,6%): Alasan terbesar adalah banyak dari nama-nama yang terdata ternyata sudah tidak aktif lagi bekerja di instansi tersebut.
- Tidak Tersedia Anggaran (39,7%): Ini adalah masalah krusial. Banyak pemerintah daerah (Pemda) yang secara terus terang mengaku tidak memiliki kapasitas anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu.
- Tidak Ada Kebutuhan Organisasi (17,2%): Instansi menilai bahwa mereka tidak lagi membutuhkan formasi atau jasa dari tenaga honorer yang bersangkutan.
- Meninggal Dunia (1,6%): Sebagian kecil dari yang terdata ternyata telah meninggal dunia.
Faktor keterbatasan anggaran menjadi sorotan utama, menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan politik dari pusat, realitas fiskal di daerah menjadi penghalang terbesar bagi info pppk paruh waktu.
