Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berarti mengemban amanah dan tanggung jawab besar dalam pelayanan publik.
Namun, di tengah dedikasi tersebut, negara juga menjamin hak-hak kesejahteraan bagi para pegawainya, salah satunya adalah hak cuti PPPK.
Banyak yang belum menyadari bahwa hak cuti pppk kini telah diatur secara komprehensif dan setara dengan hak cuti yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Memahami aturan cuti pppk ini sangatlah penting agar setiap pegawai dapat merencanakan waktu istirahat dan keperluan pribadi mereka tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Landasan utama dari kebijakan cuti PPPK ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance), yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental para abdi negara.
Peraturan BKN tentang Cuti PPPK
Dasar hukum yang menjadi acuan utama untuk seluruh mekanisme cuti PPPK adalah Peraturan BKN tentang Cuti PPPK Nomor 7 Tahun 2022.
Regulasi ini secara detail mengatur jenis-jenis cuti, syarat pengajuan, hingga durasi yang berhak diterima oleh seorang PPPK.
“Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diatur secara teknis melalui Peraturan BKN 7/2022 menetapkan jenis-jenis cuti yang berhak diperoleh oleh PPPK,” demikian pernyataan resmi BKN melalui akun media sosialnya, Jumat (29/9/2025).
Dengan adanya regulasi cuti pppk yang jelas ini, tidak ada lagi keraguan mengenai hak-hak yang bisa dimanfaatkan oleh para pegawai.
Cuti PPPK Apa Saja
Berdasarkan Peraturan BKN No. 7 Tahun 2022, terdapat empat jenis cuti PPPK resmi yang menjadi hak setiap pegawai. Berikut adalah rinciannya:
1. Cuti Tahunan
Ini adalah hak dasar bagi PPPK yang telah bekerja minimal selama 1 tahun secara terus-menerus.
Durasi cuti tahunan yang diberikan adalah 12 hari kerja dalam satu tahun.
Namun, ada pengecualian. PPPK yang masa kerjanya belum genap satu tahun tetap bisa mengajukan cuti tahunan dengan durasi maksimal 6 hari kerja jika menghadapi kondisi mendesak, seperti:
- Pernikahan sendiri: 3 hari kerja
- Pernikahan anak: 2 hari kerja
- Istri melahirkan: 2 hari kerja
- Kematian istri/suami/anak/orang tua: 2 hari kerja
- Kematian mertua: 1 hari kerja
Hak cuti tahunan yang tidak terpakai juga dapat diakumulasikan ke tahun berikutnya dengan batas maksimal tertentu, tergantung pada masa perjanjian kerja.
2. Cuti Sakit
Ketika kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk bekerja, PPPK berhak atas cuti sakit.
Durasi maksimal cuti sakit dalam satu tahun masa perjanjian kerja adalah 30 hari kerja.
Namun, untuk kondisi khusus seperti gugur kandungan, durasi cuti bisa mencapai 1,5 bulan, dan untuk kecelakaan kerja, cuti bisa diberikan hingga masa perjanjian kerja berakhir.
3. Cuti Melahirkan
Hak cuti PPPK ini diberikan kepada pegawai wanita untuk proses persalinan anak pertama hingga anak ketiga. Durasi yang diberikan adalah paling lama 3 bulan.
4. Cuti Bersama
PPPK juga berhak atas cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden, sama seperti PNS.
Bagi PPPK yang jabatannya menuntut untuk tetap bekerja saat cuti bersama (misalnya di unit pelayanan), maka jatah cuti bersamanya akan ditambahkan ke dalam hak cuti tahunan.
Cuti PPPK Paruh Waktu
Bagaimana dengan skema paruh waktu? Pada dasarnya, cuti pppk paruh waktu akan mengikuti aturan yang sama dengan PPPK penuh waktu.
Mereka juga berhak atas keempat jenis cuti di atas, meskipun mekanisme teknis pelaksanaannya mungkin akan disesuaikan lebih lanjut oleh masing-masing instansi.
Cara Mengajukan Cuti PPPK
Untuk dapat memanfaatkan hak cuti PPPK ini, ada prosedur yang harus diikuti.
Berikut adalah cara mengajukan cuti pppk secara umum:
Pengajuan Tertulis
Pegawai harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung atau Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti (PYBMC).
Melampirkan Dokumen Pendukung
Untuk cuti sakit, wajib melampirkan surat keterangan dokter. Untuk cuti karena alasan penting (bagi yang belum 1 tahun bekerja), wajib melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan rawat inap atau surat kematian.
Proses Persetujuan
Atasan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kelancaran tugas dan fungsi di unit kerja.
