Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi babak baru dalam sistem kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.
Namun, seiring dengan kepastian status, muncul berbagai pertanyaan teknis di kalangan para pegawai, dan salah satu yang paling sering dibicarakan adalah mengenai seragam PPPK paruh waktu.
Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seragam pppk paruh waktu? Apakah mereka akan mengenakan seragam yang sama dengan PNS, termasuk baju Korpri yang ikonik?
Atau akan ada aturan seragam pppk paruh waktu yang berbeda? Pertanyaan ini wajar, mengingat seragam bukan hanya sekadar pakaian kerja, tetapi juga simbol identitas, kebersamaan, dan profesionalisme yang membedakan ASN dengan profesi lainnya.
Meskipun hingga saat ini belum ada aturan yang secara eksplisit dan terpisah dibuat khusus untuk seragam PPPK paruh waktu, kita dapat merujuk pada regulasi yang sudah ada untuk mendapatkan gambaran yang sangat jelas dan pasti.
Aturan Seragam PPPK Paruh Waktu
Dasar hukum utama yang menjadi acuan untuk aturan seragam pppk paruh waktu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
Peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa PPPK termasuk dalam kategori ASN, sama seperti PNS.
Ini berarti, hak dan kewajiban terkait pakaian dinas pada dasarnya sama dan tidak dibedakan.
Penguatan argumen ini juga datang dari Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa ketentuan disiplin bagi PPPK Paruh Waktu mengikuti aturan yang berlaku untuk ASN secara umum.
Dari dua landasan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa pakaian seragam pppk paruh waktu akan mengikuti pola yang sama persis dengan PPPK Penuh Waktu dan PNS.
Tidak ada pembedaan antara status kepegawaian dalam hal pakaian dinas, karena tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman dan identitas korps yang solid.
Rincian Seragam PPPK Paruh Waktu 2025
Dengan demikian, untuk seragam pppk paruh waktu 2025, para pegawai yang baru diangkat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti aturan pakaian dinas yang sudah berlaku secara nasional.
Berikut adalah rincian lengkap seragam dinas pppk paruh waktu yang wajib diketahui:
1. Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pakaian Dinas Harian (PDH): Biasanya berupa kemeja berwarna khaki atau putih (tergantung hari), dipadukan dengan celana atau rok berwarna gelap.
Pakaian Dinas Upacara (PDU) / Pakaian Sipil Lengkap (PSL): Digunakan untuk kegiatan resmi atau upacara kenegaraan.
Pakaian Dinas Lapangan (PDL): Diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di lapangan, dengan desain yang disesuaikan kebutuhan kerja.
Pakaian Khas Daerah/Tradisional: Seperti batik atau tenun, biasanya dikenakan pada hari tertentu sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.
PDH adalah pakaian yang digunakan untuk bekerja sehari-hari. Aturan umumnya adalah sebagai berikut:
- Pria: Kemeja putih atau khaki, celana panjang hitam atau gelap, sepatu hitam tertutup
- Wanita: Kemeja putih atau khaki, rok atau celana panjang gelap, sepatu hitam tertutup
2. Batik Korpri: Simbol Kebersamaan ASN
Pertanyaan terbesar adalah, apakah seragam PPPK paruh waktu mencakup baju Korpri?
Jawabannya adalah ya, tentu saja. Permendagri No. 11 Tahun 2020 secara eksplisit menyebutkan bahwa PPPK dapat dan bahkan wajib mengenakan batik Korpri pada momen-momen tertentu, sama seperti PNS.
Penggunaan baju seragam pppk paruh waktu berupa Korpri ini wajib pada acara-acara resmi kenegaraan dan kedinasan, seperti:
- Upacara Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)
- Hari Ulang Tahun Korpri
- Rapat kerja resmi instansi
- Kunjungan kerja atau acara kenegaraan lainnya
Bagi pegawai wanita, aturan pemakaiannya juga sudah jelas yaitu seragam PPPK paruh waktu berupa Korpri ini dipadukan dengan rok atau celana panjang berwarna biru tua, serta jilbab berwarna biru tua bagi yang mengenakannya agar terlihat serasi.
Penggunaan seragam Korpri ini menjadi penegasan bahwa PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, adalah bagian yang tak terpisahkan dari korps Aparatur Sipil Negara.
