17 Formasi CPNS Hukum Dibuka, Cek Syarat Lengkapnya!

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera dimulai bulan depan, dengan sejumlah instansi pemerintah telah mengumumkan kebutuhan formasi menjelang perekrutan CPNS 2024.

Bagi pejuang ASN yang telah menyelesaikan studi akhirnya di bidang hukum, ada berita penting terkait perekrutan CPNS tahun ini.

Lulusan sarjana (S1) memiliki beberapa pilihan formasi CPNS Hukum 2024 di berbagai instansi, terutama kementerian.

Jurusan hukum menjadi salah satu pilihan yang diminati untuk seleksi CPNS, dan hampir semua kementerian membuka formasi untuk lulusan dalam bidang ini.

Formasi CPNS Hukum lulusan S1

Berikut 7 Instansi yang membuka 17 formasi CPNS Hukum untuk lulusan s1

1. Kementerian Luar Negeri

a. Diplomat

Tugas dan wewenang : melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

b. Perancang Peraturan Perundang-undangan

Tugas dan wewenang : melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.

2. Badan Siber dan Sandi Negara

a. Ahli pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Tugas dan wewenang : melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

b. Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang-undangan

Tugas dan wewenang : melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.

3. Mahkamah Agung

a. Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)

Tugas dan wewenang : melaksanakan kegiatan analisis dan penelaahan perkara peradilan.

4. Kementerian BUMN

a. Ahli Pertama – Penata Kelola Perusahaan Negara

Tugas dan wewenang : Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yaitu melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara yang terdiri atas:

• Perumusan strategi perusahaan negara
• Perumusan strategi pendanaan
• Manajemen portofolio
• Dukungan perusahaan negara
• Evaluasi perusahaan negara

b. Penata Kelola Perusahaan Negara

Tugas dan wewenang : tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yaitu melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara yang terdiri atas:

• perumusan strategi perusahaan negara.
• perumusan strategi pendanaan.
• manajemen portofolio.
• dukungan perusahaan negara.
• evaluasi perusahaan negara.

5. Kejaksaan Agung

a. Jaksa

Tugas dan wewenang : 

• Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
• Menuntut Perkara Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
• Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

b. Analisis Perancangan Naskah Perjanjian

Tugas dan wewenang : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data sedan menyusun rekomendasi di bidang rancangan naskah perjanjian.

6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama

Tugas dan wewenang : melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

b. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama

Tugas dan wewenang : tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan yang terdiri atas:

• Penelitian kemasyarakatan
• Pendampingan
• Pembimbingan
• Pengawasan
• Sidang tim pengamat pemasyarakatan

c. Auditor Ahli Pertama

Tugas dan wewenang : tugas Jabatan Fungsional Auditor adalah melakukan Pengawasan Intern yang terdiri atas:

• Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian Pengawasan Intern
• Pelaksanaan teknis Pengawasan Intern
• Evaluasi Pengawasan Intern

d. Analis Kelembagaan

Tugas dan wewenang : Jabatan Pelaksana Analis Kelembagaan merupakan Pejabat Non PDLN yang di tugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.

e. Analis Pengaduan Masyarakat

Tugas dan wewenang : melakukan kegiatan meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan rekomendasi dibidang hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. 

f. Analis Permasalahan Hukum

Tugas dan wewenang : melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

g. Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama

Tugas dan wewenang : melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)

a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

Tugas dan wewenang : melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.

Syarat Daftar CPNS S1 Hukum

Pengumuman pembukaan CPNS 2024 masih dalam tahap diskusi oleh pemerintah, namun persyaratan umum untuk mendaftar CPNS 2024 atau CPNS hukum dapat disiapkan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, syarat dan ketentuan pendaftaran CPNS 2023 adalah sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia
• Minimal usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun
• Sehat jasmani dan Rohani
• Peserta tidak pernah dipidana penjara
• Peserta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari Polisi, TNI, dan kepolisian
• Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya
• Peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka
• Bukan anggota atau pengurus partai politik
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain sesuai dengan ketentuan instansi

Syarat Berkas CPNS S1 Hukum

• Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai
• Fotokopi KTP
• Fotokopi Akta kelahiran
• Pas foto
• Surat pernyataan penempatan di mana pun
• Melampirkan CV (curriculum vitae)