Harapan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2026 tampaknya harus pupus.
Pemerintah secara resmi telah memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada rencana kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepastian mengenai gaji PNS tidak naik ini dipertegas langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Pernyataan ini menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang muncul, sekaligus memberikan gambaran mengenai prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Gaji PNS Tidak Naik 2026 Konfirmasi Resmi Pemerintah

Informasi mengenai gaji PNS tidak naik ini pertama kali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung sama sekali perihal penyesuaian gaji ASN saat menyampaikan pidato pengajuan RAPBN 2026 kepada DPR.
Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia secara lugas menyatakan bahwa pemerintah belum melihat adanya ruang fiskal yang memadai untuk kebijakan tersebut.
“Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026,” tegas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026, dikutip Senin (18/8/2025).
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa gaji PNS tidak naik tahun 2026, dan struktur gaji yang berlaku akan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, yang merupakan hasil kenaikan 8 persen pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Alasan Gaji PNS Tidak Naik
Banyak yang bertanya, kenapa gaji PNS tidak naik? Atau mengapa gaji pns tidak naik padahal inflasi terus berjalan? Sri Mulyani membeberkan dua alasan gaji pns tidak naik yang sangat fundamental.

1. Fokus pada Program Prioritas Nasional
Alasan utama adalah pemerintah telah menetapkan serangkaian program prioritas nasional yang membutuhkan alokasi anggaran sangat besar.
Anggaran negara tahun 2026 akan difokuskan sepenuhnya untuk mendanai program-program strategis ini.
\”Mayoritas (anggaran) untuk program-program prioritas nasional,\” jelas Sri Mulyani.
Program prioritas yang dimaksud mencakup lima sektor utama yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu:
- Pangan
- Energi
- Pendidikan
- Kesehatan
- Perekonomian Kerakyatan
Dengan total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp3.786,5 triliun, alokasi untuk program-program ini menjadi yang utama, membuat ruang untuk kenaikan gaji menjadi sangat terbatas.
2. Keterbatasan Ruang Fiskal (Anggaran)
Alasan kedua adalah kondisi “dompet” negara. Pemerintah harus menjaga kesehatan APBN dengan mengelola defisit secara hati-hati.
Dengan target penerimaan negara sebesar Rp3.147 triliun, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun.
Keterbatasan ruang fiskal inilah yang menjadi pertimbangan utama mengapa kebijakan gaji PNS tidak naik harus diambil.
Pemerintah harus memilih antara menaikkan gaji atau mendanai program prioritas yang dianggap memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat.




