Banyak banget PPPK yang galau gara-gara baca berita viral soal “tunjangan perumahan”. Ada yang sampai ngerencanain keuangan berangkat dari asumsi salah itu. Padahal kenyataannya beda jauh. Sebagai referensi awal, kamu bisa menyimak panduan dasar di Pusat Informasi Seleksi PPPK untuk memahami gambaran seleksi secara menyeluruh.
Jawaban singkatnya: Tidak. Hingga 2026, belum ada tunjangan perumahan untuk PPPK dalam regulasi manapun. Daftar komponen penghasilan PPPK yang diatur resmi lewat PP 49/2018 jo Perpres 98/2020 jo Perpres 11/2024 hanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/fungsional, dan tunjangan kinerja — tanpa satu pun komponen bernama “tunjangan perumahan”. Jadi kalau ada judul clickbait yang bilang PPPK dapat tunjangan perumahan, langsung dismiss aja. Nggak ada dasar hukumnya.
Kenapa Banyak yang Salah Paham?
Ini masalahnya: di internet, khususnya media sosial dan blog-blog ngawur, beredar istilah “tunjangan perumahan PPPK” seolah itu bagian dari hak resmi. Padahal yang terjadi adalah pencampuradukan tiga konsep yang beda banget: Hal ini juga berkaitan erat dengan pembahasan Beasiswa Tugas Belajar PNS/PPPK 2026: Syarat, Instansi, dan Cara Mendaftar yang menjadi pertimbangan penting bagi calon pelamar.
- Tunjangan perumahan = uang tunai yang diberikan untuk keperluan sewa/beli rumah (ada di beberapa instansi tertentu untuk jabatan spesifik, tapi bukan untuk PPPK secara umum).
- Fasilitas rumah dinas = rumah yang dipinjamkan karena jabatan, bukan uang.
- KPR (Kredit Pemilikan Rumah) = pinjaman bank, bukan tunjangan.
Ketiganya sering di-blur oleh konten yang nggak bertanggung jawab. Hasilnya? PPPK yang baru diangkat langsung berasumsi bakal dapat “uang rumah” padahal kenyataannya nol.
Komponen Penghasilan PPPK yang Diatur Resmi
Daripada ngarep sesuatu yang nggak ada, mending pahami betul apa yang benar-benar jadi hakmu sebagai PPPK. Berdasarkan PP 49/2018 jo Perpres 98/2020 jo Perpres 11/2024, penghasilan PPPK terdiri dari: Untuk memastikan keabsahan data formasi dan regulasi terbaru, kamu dapat memantau rilis resmi melalui Portal Resmi SSCASN BKN.
Gaji Pokok
Gaji pokok PPPK diatur berdasarkan golongan. Besarannya mengacu pada Perpres 11/2024 tentang Perubahan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Contoh nyata: golongan I MKG 0 mendapat gaji pokok Rp1.938.500 (sumber: JDIH Kemenko Infra, jdih.kemenkoinfra.go.id).




