PPPK yang baru dilantik sering diminta instansi mengurus “KPE” atau kartu pegawai. Masalahnya, KPE fisik itu dulu khusus PNS — sementara kamu yang PPPK sekarang justru harus bikin Kartu ASN Virtual lewat aplikasi MyASN. Bukan KPE lama. Beda format, beda cara. Ini panduan lengkapnya biar nggak muter-muter. Sebagai referensi awal, kamu bisa menyimak panduan dasar di Pusat Informasi Seleksi PPPK untuk memahami gambaran seleksi secara menyeluruh.
Penting: PPPK kini menggunakan Kartu ASN Virtual, bukan KPE fisik
Oke, ini yang harus kamu pahami sejak awal biar nggak salah langkah. Kalau instasi atau BKD/BKPSDM bilang “urus KPE”, yang dimaksud sekarang itu Kartu ASN Virtual — kartu identitas digital resmi untuk seluruh Aparatur Sipil Negara, termasuk PPPK. Bukan kartu plastik fisik macam dulu. Hal ini juga berkaitan erat dengan pembahasan Perbedaan PPPK Bidang Teknis, Fungsional, dan Pengelolaan Jabatan yang menjadi pertimbangan penting bagi calon pelamar.
Kenapa? Karena sejak Surat Edaran Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2022 (SE BKN 16/2022) yang berlaku mulai 2 Agustus 2022, seluruh usulan penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) atau KPE untuk ASN dialihkan ke Kartu ASN Virtual, dilansir BKD Jawa Tengah (bkd.jatengprov.go.id). Jadi kalau kamu cari “cara daftar KPE PPPK” dan nemu tutorial bikin kartu plastik — itu artikel lama yang sudah nggak relevan.
Singkatnya: KPE fisik era PNS, Kartu ASN Virtual era sekarang. PPPK masuk era sekarang. Selesai.
Apa itu KPE dan siapa pemegangnya
KPE kepanjangan dari Kartu Pegawai Elektronik (ada juga yang sebut Kartu PNS Elektronik). Ini kartu identitas fisik bernomor induk pegawai yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, seperti dijelaskan BKPSDM Salatiga (bkpsdm.salatiga.go.id). Untuk memastikan keabsahan data formasi dan regulasi terbaru, kamu dapat memantau rilis resmi melalui Portal Resmi SSCASN BKN.
Fungsi utamanya: mencegah NIP ganda dan jadi identitas resmi PNS saat mengakses layanan kepegawaian. Cuma, karena dasar hukumnya spesifik ke PNS, PPPK nggak pernah benar-benar punya KPE dalam skala luas. Yang ada, BKD/BKPSDM daerah dulu menerbitkan KPE untuk PNS melalui alur: BKN menerbitkan → diserahkan ke BKD → disalurkan ke instansi, seperti dijelaskan BKPSDM Wajo (bkpsdmwajo.id).




