Peserta seleksi CASN yang menemukan dugaan penyimpangan prosedur atau pengaduan yang tidak ditangani dapat mencari penyelesaian melalui Ombudsman RI. Langkah awalnya bukan langsung menyimpulkan bahwa panitia bersalah, melainkan menyampaikan keberatan kepada instansi penyelenggara dan menyimpan bukti upaya tersebut.
Dalam siaran pers 12 November 2026, Ombudsman mengimbau peserta dan masyarakat untuk lebih dahulu mengadu kepada instansi. Jika tidak memperoleh penyelesaian yang patut, laporan dapat disampaikan kepada Ombudsman tanpa biaya. Penjelasan berikut merupakan panduan layanan berdasarkan keterangan resmi itu dan FAQ Ombudsman, bukan pengumuman aturan seleksi baru.
Mengapa Pengawasan Seleksi CASN Penting?
Ombudsman menyebut menerima 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi CASN sepanjang 2022 hingga 12 November 2026. Sebanyak 1.098 laporan berkaitan dengan penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Angka tersebut menggambarkan laporan yang diterima, bukan jumlah kasus yang seluruhnya telah terbukti sebagai maladministrasi.
Dalam keterangan yang sama, Ombudsman menyoroti penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk masalah yang sering ditemukan. Risiko dapat muncul sejak penetapan formasi, pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi, masa sanggah, tes kompetensi, pemberkasan, sampai penetapan NIP dan pengangkatan. Tidak setiap kesulitan pada tahap tersebut otomatis merupakan maladministrasi; fakta dan prosedur yang berlaku tetap perlu diperiksa.
Evaluasi Ombudsman terhadap seleksi CASN tahun anggaran 2024 juga pernah menyoroti perbedaan pemahaman mengenai kualifikasi pendidikan dan formasi, serta kemungkinan persoalan dalam verifikasi panitia. Catatan itu adalah contoh persoalan seleksi sebelumnya, bukan bukti bahwa semua keputusan administrasi yang tidak menguntungkan peserta adalah keliru.
Masalah Apa yang Dapat Dilaporkan?
Ombudsman mengawasi dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. FAQ resminya menjelaskan bahwa maladministrasi dapat berupa tindakan melawan hukum, melampaui atau menyalahgunakan kewenangan, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.
Dalam seleksi CASN, contoh yang patut didokumentasikan adalah dugaan verifikasi berkas yang tidak seragam, sanggahan yang tidak dijawab tepat waktu, atau pengaduan peserta yang tertunda tanpa penjelasan memadai. Ombudsman juga menyoroti potensi kurangnya transparansi pada tes non-CAT dan penundaan pengangkatan. Penyebutan contoh ini bukan penetapan bahwa suatu panitia telah melanggar; lembaga berwenang perlu memeriksa konteksnya.
Bedakan dugaan masalah prosedur dari ketidakpuasan atas nilai atau hasil seleksi. Jika merasa hasil tidak sesuai, tunjukkan bagian pengumuman, bukti pendaftaran, hasil verifikasi, dan alasan mengapa tindakan panitia diduga tidak sesuai prosedur. Hindari menyebarkan tuduhan terhadap individu sebelum ada pemeriksaan. Bila fakta menyangkut dugaan tindak pidana, tanyakan pula kanal penegak hukum yang sesuai; laporan Ombudsman tidak otomatis menggantikan proses tersebut.
Langkah Pertama: Gunakan Sanggah atau Pengaduan Instansi
Periksa pengumuman resmi seleksi untuk mengetahui kanal helpdesk, tata cara sanggah, jenis masalah yang dapat disanggah, serta batas waktunya. Ikuti prosedur dan tenggat yang berlaku pada seleksimu. Sanggah hasil seleksi dan pengaduan pelayanan tidak selalu identik: jika masalahmu berkaitan dengan hasil administrasi, gunakan mekanisme sanggah yang tersedia, dan sampaikan persoalan pelayanan melalui kanal yang ditentukan instansi.




